Pemerintah Diminta Tak Naikkan Harga BBM Bersubsidi Saat Harga Minyak Dunia Melambung
JAKARTA, investortrust.id – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus US$ 112 per barel. Angka tersebut jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang sebesar US$ 70 per barel.
Menurut Mulyanto, kenaikan harga BBM bersubsidi justru akan semakin membebani masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang daya belinya belum pulih sepenuhnya. Ia menilai tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok sudah cukup memberatkan kehidupan rakyat.
“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah solusi yang berpihak kepada rakyat,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).
Baca Juga
AS-Iran Saling Ancam, Harga Minyak Diperkirakan Terus Bergolak
Mulyanto yang merupakan Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 menegaskan, di tengah tekanan ekonomi akibat dinamika geopolitik global, Pemerintah seharusnya hadir memberikan perlindungan, bukan menambah beban masyarakat. Ia menyarankan langkah penghematan energi melalui kebijakan work from home (WFH) sebagai solusi yang relevan. “Kebijakan tersebut dapat membantu menekan konsumsi BBM tanpa harus menaikkan harga,” katanya.
Selain itu, Mulyanto mendorong Pemerintah segera menetapkan regulasi tegas terkait pembatasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Ia menilai aturan yang ada saat ini masih lemah dan belum memiliki dasar hukum yang kuat.
Ia juga menyoroti penyaluran BBM bersubsidi yang kerap dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, seperti perusahaan perkebunan besar, industri pertambangan, hingga kendaraan mewah. Hal ini dinilai bertentangan dengan tujuan utama subsidi energi bagi masyarakat kecil. “Penataan distribusi jauh lebih adil dibandingkan menaikkan harga secara menyeluruh,” ujarnya.
Baca Juga
Harga Minyak Terus Terkerek di Tengah Eskalasi Konflik Timur Tengah, Bisa Tembus US$ 180?
Di sisi fiskal, Mulyanto meminta Pemerintah segera menyesuaikan konstruksi APBN 2026, terutama terkait asumsi makro seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Penyesuaian ini dinilai penting agar APBN tetap kredibel sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Tanpa revisi, ia mengingatkan risiko tekanan fiskal akan semakin besar dan berpotensi menembus batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB.
Lebih lanjut, Mulyanto menekankan pentingnya mempertajam alokasi belanja negara agar fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan pembangunan IKN dinilai perlu diprioritaskan secara tepat sasaran.
Baca Juga
Di sisi lain, ia melihat peluang dari kenaikan harga komoditas global seperti batubara, minyak sawit, dan gas alam yang dapat menjadi penopang tambahan pendapatan negara. Potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Dengan langkah-langkah tersebut, Mulyanto meyakini Pemerintah dapat menjaga stabilitas APBN tanpa harus mengambil kebijakan yang berisiko menekan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga BBM bersubsidi.