DPR: 80% Pengguna LPG Bersubsidi Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Diminta Evaluasi
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno mengungkapkan sebanyak 80% pengguna LPG bersubsidi (tabung 3 kg) adalah masyarakat yang tidak berhak. Oleh karena itu, penyaluran subsidi energi yang berjalan sekarang dinilai belum tepat sasaran.
Eddy menilai bahwa subsidi energi sebagai poison pill. Maksudnya adalah sesuatu yang harus diterapkan untuk membantu masyarakat, meski memberi beban kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga
Meski Penyaluran LPG Subsidi Lampaui Kuota, Pemerintah Pastikan Tak Ada Pembatasan
“Pengguna pertalite adalah 30% masyarakat paling mampu di Indonesia. LPG 3 kg, 80% penggunanya adalah warga yang tidak berhak. Sementara subsidi dan kompensasi yang terbesar adalah Pertalite dan LPG 3 kg,” ujar Eddy Soeparno dalam acara Hilir Migas Conference & Expo Awards 2024, Kamis (12/12/2024).
Disebutkan oleh Eddy, dari tahun ke tahun, ada kecenderungan penyaluran volume BBM bersubsidi meningkat. Maka dari itu, menurutnya pemerintah harus mencari cara agar penyaluran subsidi energi ini bisa tepat sasaran.
“Kami berharap subsidi diberikan tepat sasaran. Ada upaya subsidi diberi langsung kepada penerima. Artinya, ketimbang kita subsidi produknya, lebih baik diberi ke penerima. Mungkin itu salah satu yang paling tepat,” ujar dia.
Kendati demikian, Eddy mengingatkan bahwa jika ingin menerapkan penyaluran subsidi energi langsung ke penerima alias dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), maka harus benar-benar diperhitungkan agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
Baca Juga
Soal Skema Baru Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Tunggu Keputusan Prabowo
“Kami sudah hitung, bersama Kementerian ESDM dan Pertamina. Misal LPG 3 kg, harga Rp 18.000-20.000. Tapi di dalam itu ada subsidi pemerintah sebesar Rp 33.000. Artinya harga keekonomiannya Rp 53.000. Untuk mengurangi itu, alangkah baiknya misal 1 keluarga, 3 tabung per bulan. Setiap bulan mereka akan terima transferan Rp 100.000 ke rekening,” beber Eddy.
Meskipun begitu, Eddy tidak memungkiri bahwa memang ada kekhawatiran perubahan skema penyaluran subsidi energi ini akan mengangkat inflasi. Namun menurutnya, jika bisa diseimbangkan harganya dengan inflasi serendah-rendahnya, maka bisa mengurangi secara signifikan energi subsidi tersebut.