Celios Sebut Pembatasan BBM Bersubsidi Akan Pengaruhi Keuangan Kelas Menengah dan Dunia Usaha
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan pembatasan subsidi BBM agar tetap sasaran menyisakan masalah. Bhima mengatakan, meski mendukung pengurangan energi fosil, tapi di sisi lain pembatasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan alternatif.
“Nah sekarang kita nggak melihat (alternatif) itu. Ketika kita tergantung fosil dan merugikan APBN jangka panjang. Tapi begitu dilakukan pembatasan, transportasi publik akan diubah skema pembiayaannya menjadi NIK,” kata Bhima dalam diskusi Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang digelar daring Kamis (12/9/2024).
Bhima menyebut pembatasan BBM bersubsidi perlu menyediakan yang alternatif misalnya, transportasi publik yang murah. Dia mengatakan transportasi publik disediakan mendorong warga dari ekonomi kaya, menengah, hingga miskin.
Baca Juga
“Konsumsi dari BBM bisa berkurang. Di Indonesia kita harus beli kendaraan bermotor harus mengeluarkan BBM lebih mahal, sementara alternatif transportasi publik juga dipersulit dengan skema yang nggak masuk akal,” kata dia.
Bhima mengatakan tanpa adanya alternatif tersebut, pembatasan BBM subsidi akan membuat masyarakat membeli BBM lebih mahal. Dia memprediksi, masyarakat pengguna kendaraan akan beralih dari BBM subsidi ke nonsubsidi.
“Efeknya bisa berisiko biaya transportasi kelas menengah meningkat dan berpengaruh ke industri,” ujar dia.
Selain itu, kata Bhima, pembatasan BBM subsidi akan mempengaruhi dunia usaha. Dampaknya akan ada penurunan kapasitas produksi dan efisiensi tenaga kerja.
Baca Juga
Pemerintah Siapkan BBM Subsidi Rendah Sulfur, Harga Tidak Naik
“Karena jumlah permintaan secara agregat terganggu akibat otak atik subsidi BBM tanpa alternatif,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi direncanakan akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.
Disampaikan oleh Bahlil, pada bulan September 2024 pemerintah akan mulai mensosialisasikan terkait kriteria kendaraan seperti apa yang boleh menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
“Ya memang ada rencana begitu (1 Oktober mulai pembatasan). Sekarang lagi dikaji. Mungkin sosialisasi dulu ya (September),” kata Bahlil saat ditemui di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).