Kementerian HAM Dorong Transparansi dalam Proses Hukum Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengapresiasi langkah cepat Polri dan TNI dalam merespons kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Menurutnya respons cepat tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Mugiyanto menilai penanganan kasus tersebut tidak dapat berhenti pada pengungkapan pelaku semata. Ia pun menekanan transparasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan untuk memperkuat kepercayaan publik.

"Sehubungan dengan adanya perbedaan informasi yang berkembang antara Polri dan TNI, maka penting untuk memastikan adanya koordinasi yang kuat dan konsistensi data antar-aparat penegak hukum, agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik serta menjaga integritas proses penanganan perkara," kata Mugiyanto dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Teror Air Keras ke Andrie Yunus Adalah Terorisme: Usut Dalangnya

Mugiyanto turut menyambut positif inisiatif Komisi III DPR membentuk Panja untuk mendorong penanganan kasus ini. "Semoga Panja yang dibentuk dapat membuat kasus ini semakin terang benderang tanpa terkecuali," ujarnya.

Mugiyanto menegaskan, Kementerian HAM mendorong agar proses penyelidikan dan penyidikan terus dilanjutkan secara menyeluruh, untuk membuka kemungkinan adanya pelaku lain serta menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat, termasuk jika terdapat pihak yang merencanakan atau mengendalikan peristiwa tersebut.

Tidak hanya pada aspek penindakan, ia juga mengingatkan pada kelengkapan proses, termasuk keterbukaan terhadap pengawasan publik serta jaminan perlindungan bagi korban dan saksi.

Baca Juga

TNI Dinilai Sabotase Penegakan Hukum Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus

Lebih lanjut, Mugiyanto menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pembela HAM merupakan bagian integral dari kewajiban negara dalam menjamin ruang partisipasi publik yang aman dan bermartabat.

"Setiap bentuk kekerasan terhadap pembela HAM tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi pada kualitas demokrasi secara keseluruhan," ucapnya.

Kementerian HAM memandang bahwa TNI perlu terus melakukan penataan dan penguatan disiplin internal secara lebih konsisten. Mugiyanto berharap pimpinan intelijen, termasuk Kepala Badan Intelijen Strategis (KABAIS) mengambil langkah yang tegas dan bertanggung jawab dalam menyikapi perilaku prajuritnya, sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan institusi TNI dan kepercayaan publik yang lebih luas.

Mugiyanto berharap peristiwa ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan, antara lain melalui penguatan perspektif HAM dalam pendidikan dan pembinaan aparatur negara, termasuk di lingkungan militer, agar penghormatan terhadap hak asasi manusia terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menyatakan, Kementerian HAM akan terus memantau proses penanganan kasus ini guna memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Keberhasilan penanganan kasus ini akan diukur bukan hanya dari penyelesaian hukum terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang, serta dalam menjaga keseimbangan antara penggunaan kewenangan dan perlindungan hak asasi manusia," kata dia.