Kementerian HAM Kawal Persidangan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus di Pengadilan Militer
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus. Meski proses hukumnya di bawah yurisdiksi Pengadilan Militer, pemerintah memastikan akan memantau ketat persidangan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto menegaskan, kehadiran negara dalam mengawal kasus ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi korban serta menciptakan efek jera.
Baca Juga
Kubu Andrie Yunus Takkan Hadiri Sidang Kasus Teror Air Keras di Pengadilan Militer
"Kami mengawal supaya prosesnya berjalan baik, transparan, dan akuntabel. Termasuk pengadilan kalau nanti digelar, terbuka untuk umum, masyarakat bisa menyaksikan, supaya masyarakat bisa mengontrol," ujar Mugiyanto di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Kementerian HAM juga menyoroti perdebatan mengenai penggunaan Pengadilan Militer dalam kasus ini. “Kasus penyiraman air keras merupakan pelanggaran serius terhadap HAM,” tegas Mugiyanto.
Dia berharap pengawalan ketat ini dapat memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Baca Juga
"Ini menjadi pengingat kita untuk serius mengawal persoalan asasi. Jangan sampai negara rugi karena penanganan yang tidak baik. Kita ingin ada efek jera," tandas dia.
Kementerian HAM, menurut Mugiyanto, juga tengah mencermati perkembangan penyidikan, termasuk koordinasi dengan Polri untuk memastikan jika ada keterlibatan tersangka dari kalangan sipil selain oknum militer yang terlibat.