BPS Batal Rilis Data Kemiskinan, Ini Respons Ketua Banggar DPR
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data yang lengkap kepada publik dan jangan sampai terlambat mengumumkannya. Permintaan itu merupakan respons atas batalnya rilis data kemiskinan oleh BPS pada Selasa (15/7/2025).
“Seharusnya tidak boleh ada keterlambatan karena apa pun ceritanya, BPS itu menjadi rujukan bagi pelaku ekonomi, Banggar, dan bagi komisi-komisi terkait di DPR,” kata Said saat ditemui di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Baca Juga
Said menjelaskan, BPS perlu menyadari bahwa data merupakan kunci dari setiap pengambilan kebijakan, sekaligus sebagai rujukan untuk evaluasi.
Tetapi, menurut Said, data yang disajikan BPS harus lengkap. Sebab, saat ini pemerintah dan DPR sepakat menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN). “Itu yang paling update. Jadi, pegangan kita semua untuk menggantikan data terpadu kesejahteraan sosial,” ujar dia.
BPS sedianya merilis data kemiskinan dan tingkat ketimpangan pada Selasa (15/7/2025) pukul 11.00 WIB. Tetapi, rilis dibatalkan satu jam sebelum pelaksanaan.
Baca Juga
Target Tekan Kemiskinan Ekstrem 0%, Cak Imin Minta Masyarakat Tak Bergantung Bansos
BPS beralasan penundaan itu dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kualitas data. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat.
“BPS akan menunda waktu rilis kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera,” jelas BPS dalam keterangan resminya.