BPS Sebut Penundaan Perilisan Data Kemiskinan Karena ingin Selaraskan dengan Standar Data Bank Dunia
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memberi penjelasan mengenai batalnya rilis data kemiskinan dan kesenjangan sosial Indonesia. Salah satu alasan adalah objektivitas data.
“Ini salah satu alasan kami yang tanggal 15 Juli kemarin, kami menunda. Karena ingin mematuhi kualitas dan keakuratan data. Tidak ada alasan lain,” jelas Amalia, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi X, DPR, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Amalia menjelaskan BPS sedang memfinalisasi angka dari survei angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Angka yang sedang difinalisasi, klaim Amalia, menyesuaikan dengan rilis Bank Dunia mengenai standar kemiskinan.
“Jadi, kami harus pastikan double-check lagi, agar kualitas kami tetap meningkat,” ucap dia.
Amalia membantah adanya pesanan data ke BPS mengenai permintaan kepala daerah yang ingin angka kemiskinan di daerahnya dibuat tinggi. Alasan mengapa angka kemiskinan dibuat tinggi yaitu agar daerah tersebut mendapat bantuan dari pemerintah.
Baca Juga
Rilis Data Kemiskinan Mundur, Komisi X Minta Data Disampaikan Secara Terbuka
“Kami tidak pernah mendapat pesanan, tapi kami ingin terus mengedepankan kualitas dalam rangka penyajian data,” jelas dia.
Amalia menyadari bahwa BPS akan menjadi rujukan. Untuk itu, BPS ingin akurasi data menjadi bagian penting.
BPS pernah menunda perilisan data neraca perdagangan Indonesia. Data yang awalnya siap saji pada tanggal 15 tiap bulan kemudian mundur menjadi tanggal 1. Peristiwa ini terjadi saat BPS ingin mengumumkan data neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2025.
“Mengapa? Karena ternyata waktu yang hanya dua pekan tidak cukup untuk kami melakukan double-checking terhadap kualitas data,” kata dia.
Salah satu alasan yang dikemukakan Amalia yaitu pada tanggal 15 tiap bulannya, PT Pos Indonesia belum dapat membagikan datanya. Selain itu, rilis yang digelar pada tanggal 15 tiap bulan tidak dapat diikuti seluruh perwakilan BPS di tiap provinsi. Meski demikian, Amalia tak menjelaskan secara rinci alasan enam provinsi itu tidak siap karena apa.
“Kalau tanggal 15 itu tidak bisa kami umumkan serentak karena baru enam provinsi yang siap,” ucap dia.