Target Tekan Kemiskinan Ekstrem 0%, Cak Imin Minta Masyarakat Tak Bergantung Bansos

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan pemerintah tengah menjalankan paradigma baru pengentasan kemiskinan dengan membangun ekosistem pemberdayaan dari hulu ke hilir.

Ia menjelaskan salah satu kebaruan dalam paradigma tersebut adalah pengentasan kemiskinan bersifat pemberdayaan dan tak lagi berfokus pada pemberian bantuan sosial (bansos) yamg bersifat karitatif.

“Pergeseran dari orientasi berbasis bantuan sosial, social assistance oriented, menuju pemberdayaan masyarakat secara langsung, empowerment oriented,” katanya dalam rapat kerja antara pemerintah bersama Banggar DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Cak Imin turut menekankan agar masyarakat tidak boleh lagi hanya bergantung pada insentif bantuan-bantuan sosial dari APBN, melainkan harus mandiri dan produktif.

Oleh karena itu, ia memastikan pemerintah akan membentuk ekosistem pemberdayaan yang mempercepat terciptanya masyarakat mandiri.

Menurutnya melalui ekosistem tersebut, pemberian bantuan sosial hanya akan menjadi bantalan sementara. Bukan program yang diberikan terus menerus dan menciptakan ketergantungan masyarakat. 

Sebaliknya, ia menyebut ekosistem tersebut akan mendorong potensi masyarakat miskin menjadi mandiri melalui pelbagai program pemberdayaan. 

“Untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat mereka, kita mentargetkan maksimal mendapatkan bantuan sosial selama 5 tahun, kecuali manula dan penyandang disabilitas,” ujar dia.

Lebih lanjut, Cak Imin mengungkap upaya tersebut juga selaras dengan target pemerintah mencapai 0% kemiskinan esktrem pada 2026 sesuai RPJMN 2024-2029. 

Baca Juga

Acuan Direvisi, Angka Kemiskinan Ekstrem Indonesia Naik Jadi 5,44%

“Kita punya target tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun ini, tahun 2026,” tutur dia.

Pria yang menjabat sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, kebijakan pengentasan kemiskinan juga turut dilakukan dengan mengorkestrasikan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini sebagaimana amanat Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Orkestrasi kebijakan itu juga dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan setiap program terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan," paparnya.

Berdasarkan pantauan Investortrust, sebanyak enam orang menko Kabinet Merah Putih hadir dalam rapat kerja bersama Banggar pada Senin (7/72025) pagi tadi, yakni Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono serta Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Kemudian hadir juga Menko Polkam Budi Gunawan, Menko H2IP Yusril Ihza Mahendra dan Menko PMK Pratikno. Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak hadir lantaran sedang menemani kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.