Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Istana: Apa Salahnya?
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tak mempermasalahkan adanya usulan Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional. Jubir Presiden itu mengatakan, hal yang wajar jika mantan presiden mendapat penghormatan dari negara.
"Saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga. Menurut kami mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya," kata Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Baca Juga
Pimpinan MPR Dorong Soeharto dan Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan
Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto selalu menyampaikan Indonesia bisa sampai di posisi saat ini karena jasa dan prestasi para pendahulu. Dikatakan para mantan presiden mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi) memiliki jasa bagi Indonesia.
"Semua punya jasa. Tidak mudah menjadi presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak mungkin. Jadi menurut saya enggak ada masalah," katanya. .
Saat dikonfirmasi mengenai keberatan sejumlah pihak yang keberatan Soeharto diusulkan sebagai pahlawan karena tuduhan korupsi, Prasetyo menyatakan tidak ada pemimpin yang sempurna. Setiap manusia, katanya, pasti memiliki kekuarangan.
"Ini tinggal tergantung yang mana. versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini nggak ada yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," katanya.
Namun, tegas Prasetyo, semangat yang kerap disampaikan Prabowo adalah menghargai dan menghormati para mantan pemimpin. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menekankan, usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional belum dibahas secara khusus.
"Kita belum membahas itu secara khusus," katanya.
Diberitakan, pimpinan MPR periode 2019-2024 mendorong agar Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendapat gelar pahlawan nasional. Ketua MPR saat itu, Bambang Soesatyo menyatakan jangan sampai ada warga negara Indonesia, apalagi seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman tanpa adanya proses hukum yang adil.
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada bulan lalu juga telah membahas pengusulan calon pahlawan nasional pada tahun 2025. Terdapat 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga
Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Besar HM Soeharto (Jawa Tengah), KH Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof Dr Midian Sirait (Sumatera Utara), dan KH Yusuf Hasim (Jawa Timur)..

