Baleg Sepakat Putusan MK soal Threshold Pilkada Hanya untuk Parpol Nonparlemen

JAKARTA, investortrust.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah hanya berlaku bagi partai politik (parpol) tanpa kursi di DPRD atau nonparlemen. Sementara parpol yang memiliki kursi di DPRD tetap menggunakan syarat minimal 20 kursi. 

Hal ini disampaikan anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto seusai rapat panitia kerja (panja) revisi UU Pilkada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). 

''Tadi memang kita merespons di Pasal 40, tentang syarat pencalonan. Syarat pencalonan tadi mufakat, tidak ada perdebatan, dari syarat itu yang mempunyai kursi di DPR, DPRD, Kabupaten/Kota maupun Provinsi, syaratnya kalau dihitung dengan jumlah kursi, tetap 20% bisa mencalonkan,'' kata Yandri. 

Diketahui, MK dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menurunkan threshold pencalonan di pilkada. Pencalonan kepala daerah dari semula harus diusung parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara turun menjadi setara dengan syarat calon independen, yakni persentase berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT). Untuk Jakarta misalnya, parpol atau gabungan parpol hanya perlu 7,5% perolehan suara di Pemilu 2024.

Baca Juga

Mendagri Sebut Ada 42 Pasal dan 496 DIM yang Dibahas dalam Rapat Revisi UU Pilkada

Yandri mengatakan, parpol nonparlemen tetap bisa mencalonkan sesuai dengan putusan MK yang diakomodasi dalam Pasal 40 RUU Pilkada yang dibahas hari ini. 

"Kalau dulu non-seat itu hanya mendukung, tidak bisa mencalonkan, ini ada lompatan besar, kita merespon dari Mahkamah Konstitusi, boleh mencalonkan, kalau memenuhi syarat persentase yang sudah diputuskan," kata Yandri. 

Yandri membantah norma penurunan threshold hanya berlaku untuk parpol nonparlemen bentuk perlawanan Baleg terhadap putusan MK. Yandri mengatakan, syarat dukungan calon kepala daerah tidak bisa dicampur antara menggunakan kursi di DPRD dengan perolehan suara sah. 

''Tidak ada yang kita lawan dari putusan MK. Partai non-seat boleh mencalonkan, (partai) yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi tidak bisa di-mix (ketentuan persentase partai non-parlemen dan partai yang memiliki kursi),'' terangnya. 

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebelumnya berbunyi, "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan."

Selanjutnya, MK melalui putusan Nomor 60 mengubah pasal tersebut, menjadi, "Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut;

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut;

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut;

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut;

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

Baca Juga

Baleg DPR Sepakat Syarat Usia Cagub Ikut Putusan MA, PDIP Menolak

Sementara draf revisi UU Pilkada mengubah Pasal 40 menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut