Jelang Tenggat Kesepakatan Tarif Trump, Dolar AS Tekan Rupiah Awal Pekan Ini
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Nilai tukar kurs (rupiah) tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam mengawali perdagangan Senin (7/7/2025) pagi ini. Data Bloomberg hingga pukul 09.15 WIB menunjukkan kurs rupiah bergerak melemah 31 poin (0,19%) ke level Rp 16.216 per dolar AS.
Menurut Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro, pekan ini investor akan memantau perkembangan perdagangan di AS secara ketat, menandai berakhirnya jeda tarif yang diumumkan pada bulan April. Pemerintahan Trump telah mulai mengirimkan surat resmi kepada mitra dagang yang menguraikan tarif yang akan mereka hadapi.
Hingga tanggal 4 Juli, hanya beberapa kesepakatan yang telah diselesaikan, khususnya dengan Inggris, Vietnam, dan perjanjian kerangka kerja dengan Tiongkok. Presiden Donald Trump mengonfirmasi bahwa tarif akan berlaku pada tanggal 1 Agustus.
"Perhatian juga akan beralih ke rilis risalah FOMC, karena para pedagang mencari kejelasan lebih lanjut tentang arah kebijakan Fed untuk sisa tahun ini. Ketua Fed Powell telah mempertahankan sikap wait and see," kata Andry dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
Baca Juga
Reliance Sekuritas: Ekonomi 2025 Terancam Lesu, Rupiah Bisa Tembus Rp 16.600, hingga Minyak Naik
Pedagang telah menghilangkan ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Fed pada Juli dan peluang pergerakan pada bulan September telah mundur menjadi sekitar 80%.
Sementara itu Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk mulai menerbitkan surat tentang masalah perdagangan, yang berpotensi menetapkan tarif sepihak sebelum batas waktu negosiasi pada 9 Juli 2025 sehingga menimbulkan ketidakpastian baru ke pasar global.
Baca Juga
Rupiah Menguat Usai Sinyal Pemangkasan BI Rate dan RUU Pajak AS, Dolar AS Tertekan
Pada saat yang sama, DPR meloloskan pemotongan pajak dan RUU belanja Trump yang luas, yang sekarang menuju Gedung Putih.
"Undang-undang tersebut diproyeksikan akan memperluas defisit anggaran federal lebih dari US$ 3 triliun, menambah risiko fiskal jangka panjang," sebut Andry.