Legislator Sebut Ada Salah Komunikasi dalam Penyusunan Efisiensi Anggaran K/L
JAKARTA, investortrust.id - Rekonstruksi efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang terjadi pada Selasa (11/2/2025) memunculkan teka-teki. Mengapa tetiba muncul rekonstruksi efisiensi anggaran?
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto menjelaskan alasan di balik munculnya rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi efisiensi anggaran muncul karena terjadi kesalahan komunikasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian/lembaga (K/L).
“Itu (rekonstruksi anggaran) karena miskomunikasi antara Kemenkeu dengan K/L,” kata Wihadi, saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR, Kamis (13/2/2025).
Wihadi menjelaskan kesalahan komunikasi ini menyebabkan K/L salah menafsirkan 16 komponen yang diajukan Kemenkeu mengenai efisiensi. Akibat kesalahan ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut menyisir kembali pemangkasan anggaran di tiap K/L.
Baca Juga
Salah satu contoh anggaran yang dipelototi yaitu kesalahan pemotongan anggaran perjalanan dinas. Komponen perjalanan dinas mencapai 80% atau 90%. Sebetulnya, pemotongan perjalanan dinas itu bukan dipotong 80% atau 90%. Wihadi menjelaskan seharusnya pemotongan itu berdasarkan perjalanan dinas mana yang dianggap tidak diperlukan.
Contoh lainnya yaitu, misalnya program seminar. Selama efisiensi, bukan berarti K/L memangkas seluruh seminar. Tetapi, dalam perjalanannya, K/L dapat mengurangi seminar yang dijadwalkan dari sepuluh kali menjadi dua kali.
“Penyisiran itu dilakukan, makanya sampai ke satuan kesembilan,” jelas dia.
Wihadi menyebut kesalahan komunikasi tersebut sebagai kesalahan yang manusiawi. Sebab, beberapa K/L dipimpin oleh sosok baru.
Distribusi efisiensi anggaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rekonstruksi atas efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) tidak mengubah besaran total nilai efisiensi. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani setelah menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR.
“Masih sama, tidak berubah,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD total efisiensi anggaran tersebut mencapai Rp 306,69 triliun. Total besaran efisiensi tersebut terdiri atas penghematan di K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Baca Juga
Meski Ada Rekonstruksi, Sri Mulyani Pastikan Nilai Efisiensi Anggaran Tak Berubah
Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pemerintah dalam rangka mempertajam tujuan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, efisiensi yang terjadi tidak memengaruhi hasil, dan target yang sudah dibuat di tiap K/L.
Wihadi menjelaskan seluruh K/L akan menjalani efisiensi anggaran terlebih dahulu. Setelah terkumpul, anggaran yang diperoleh dari masing-masing K/L rencananya akan masuk ke rekening Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Dana yang tersimpan di rekening BA BUN tersebut dapat digunakan untuk menjalankan program K/L yang dirasakan mengalami kekurangan dana. “Bisa dikomunikasikan kembali kepada menteri keuangan, apakah program ini bisa diberikan penambahan atau tidak,” kata dia.
Proses efisiensi ini digambarkan mirip dengan proses automatic adjustment (AA) anggaran yang sebelumnya pernah dilakukan Kementerian Keuangan. Hanya saja, pada proses efisiensi ini menyentuh belanja barang dan modal.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meyakini akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran ini diambil dari sebagian efisiensi anggaran
“Kebutuhan kita, kalau nanti penambahan itu atau percepatan (sasaran) itu dimulai September, maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun,” kata Dadan, saat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Dengan maksimal anggaran tambahan Rp 100 triliun tersebut, artinya anggaran hasil efisiensi
Baca Juga
Kebut Rekonstruksi Efisiensi Anggaran, Pagu Anggaran Ombudsman, BKN dan LAN Tak Jadi Turun Drastis
Dia menyebut, anggaran efisiensi
“Kalau Badan Gizi (Nasional) ketiganya terpenuhi karena program makan bergizi akan menciptakan 1,5 juta (lapangan kerja) di satuan pelayanan. Belum nanti dari rantai pasok,” ujar dia.
Selain itu, Dadan mengatakan program MBG juga mendorong produktivitas lahan-lahan tidur. Dengan optimalisasi ini, hasil pertanian lokal dapat menjadi bahan baku pemasok ke BGN.
“BGN juga meningkatkan inovasi karena untuk melayani orang itu perlu rasa yang bagus,” kata dia.
Menjadi batas baru
Sri Mulyani menjelaskan seluruh penyesuaian efisiensi anggaran tidak mengubah postur APBN 2025. Melihat proses yang berlangsung, efisiensi dapat menjadi batas baru proses penyusunan anggaran di tiap K/L.
“Kami juga menyetujui, bahwa dari efisiensi-efisiensi K/L di 2025 akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan budaya baru,” ujar dia.
Wihadi menyetujui pernyataan ini. Meski dapat menjadi baseline penyusunan APBN 2026, beberapa faktor dalam asumsi makro APBN juga menjadi perhatian penting. Beberapa asumsi makro yang menjadi pertimbangan antara lain, pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, serta lifting dan harga minyak dan gas.
"Tentu ini ada menjadi suatu baseline. Tapi, perumusan anggaran APBN 2026 itu kan tidak hanya pada baseline yang sekarang," ucap dia.