Tak Hanya Pemangkasan BI Rate, Ketidakpastian Global dan Neraca Perdagangan Perlu Diantisipasi
JAKARTA, investortrust.id - Pada pertengahan Januari 2025 lalu Bank Indonesia (BI) resmi memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Hal ini menuai berbagai respon mengenai efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan rendahnya inflasi serta stabilitas rupiah yang masih terjaga. Langkah BI tersebut bersifat preemptive dan forward looking untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan konsumsi rumah tangga, terutama di kelompok menengah ke bawah.
“Kenaikan konsumsi akan tergantung pada sejauh mana penurunan suku bunga diterjemahkan menjadi kredit konsumsi yang lebih murah dan peningkatan likuiditas bagi rumah tangga,” ujarnya, dalam keterangan pers, Minggu (2/2/2025).
Baca Juga
Bos BNI Sebut Penurunan BI Rate Jadi Sinyal Positif Ke Perbankan
Meski begitu, Josua mengingatkan bahwa dampak kebijakan moneter memiliki time lag, sehingga kenaikan konsumsi bergantung pada efektivitas penurunan suku bunga dalam mendorong kredit konsumsi dan meningkatkan likuiditas rumah tangga.
Penurunan suku bunga, lanjut dia, juga berpotensi mendorong investasi swasta setelah beban pembiayaan cenderung turun. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sentimen pasar dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Dengan kebijakan ini, BI berupaya mengelola depresiasi rupiah agar tetap terkendali, sehingga aset lokal tetap menarik bagi investor asing. Tapi, ketidakpastian global dan potensi pelebaran defisit neraca berjalan juga harus dikelola dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga
Begini Dampak Penurunan BI Rate bagi Saham Bank, Bagaimana dengan Target Harganya?
“Ketidakpastian global dan risiko pada neraca berjalan yang melebar perlu dikelola dengan baik agar investor swasta tetap percaya diri,” kata Josua.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, transmisi kebijakan ke sektor riil biasanya membutuhkan waktu tiga hingga enam bulan. Karena, perbankan tidak serta-merta langsung menurunkan suku bunga pinjamannya.
“Konsekuensinya apa? Pada waktu BI menurunkan suku bunga, saya melihat ada delay untuk penurunan suku bunga pinjaman dan sebagainya,” ucapnya.
Terlepas dari itu, di tengah upaya BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sejumlah tantangan domestik masih membayangi perekonomian Indonesia di 2025. Beberapa diantaranya adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang mewah, penambahan objek cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji.
Ekonom BCA David Sumual menyoroti dampak pergeseran struktur tenaga kerja terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, banyak pekerja formal yang beralih ke sektor informal akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga
Ekonom Menilai Tepat Pemotongan BI Rate 25 Bps, Ruang sudah Ada Sejak Desember 2024
Selain itu, sektor padat karya seperti industri tekstil semakin tergeser oleh sektor padat modal, seperti pertambangan yang menyerap tenaga kerja lebih sedikit. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja menjadi semakin sulit yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat.
Ia berharap, untuk mengatasi hal ini pemerintah dapat lebih memfokuskan kebijakan dan investasi ke sektor padat karya, dengan memberikan perhatian lebih pada industri yang menyerap tenaga kerja. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, tapi juga memperkuat daya beli secara keseluruhan.
“Pemerintah dapat memfokuskan ke sektor-sektor labor intensive, seperti dengan memberikan investasi ke sektor tersebut,” ujar David.
Sementara, kebijakan perpajakan yang lebih ketat berpotensi menekan konsumsi masyarakat. Namun, David menilai bahwa kenaikan PPN tak akan berdampak besar bagi masyarakat luas karena lebih difokuskan pada barang mewah.
Di lain sisi, pemerintah saat ini lebih menitikberatkan kebijakan ekonomi pada penguatan konsumsi rumah tangga dibandingkan investasi. Berbagai program bantuan sosial dan insentif konsumsi diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat dalam jangka pendek hingga menengah.
Walau begitu, dikatakan David, investasi asing masih menghadapi tantangan akibat kebijakan yang sering berubah serta birokrasi yang dianggap kurang efisien. Ia menilai bahwa hal ini menyebabkan investor lebih memilih negara lain seperti Vietnam, yang menawarkan regulasi yang lebih stabil dan ramah investasi.
“Fokus pemerintah saat ini lebih ke konsumsi masyarakat. Sementara, pemerintah sebelumnya lebih ke investasi, seperti makan bergizi gratis (MBG), yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli dalam jangka pendek-menengah,” kata David.