Dewan Ekonomi Nasional Rekomendasikan 4 Pilar Utama Digitalisasi ke Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menekankan pentingnya upaya digitalisasi di dalam sektor pemerintahan. Terlebih, digitalisasi adalah elemen kunci untuk mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia.
Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto mengungkapkan, DEN telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang mencakup empat pilar digitalisasi utama, yaitu optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja negara, kemudahan pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Menurut Seto, hal tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas tata kelola negara.
"Pilar yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara. Dari optimalisasi pendapatan negara ini ada dua desain utama, yang pertama adalah Core Tax yang ini terkait nanti dengan perpajakan. Yang kedua adalah Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) yang ini nanti terkait dengan pendapatan negara bukan pajak dari sektor tambang, terutama royalti. Jadi ini adalah dua komponen utama di dalam pilar optimalisasi pendapatan negara. Jadi kalau kita bicara pajak dalam konteks digitalisasi, ini sebenarnya hanya salah satu pilar saja," ujar Seto dalam acara Konferensi Pers Perdana Dewan Ekonomi Nasional di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Gedung BPPT I Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Seto menyampaikan untuk pilar kedua yaitu bagaimana pemerintah ingin mengefisienkan belanja negara dan meminimalkan inefisiensi-inefisiensi. Menurutnya, cara mengefisienkan belanja negara salah satunya melalui digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien.
"Salah satunya adalah yang kemarin sudah dilucurkan terkait dengan e-katalog lalu. Kemudian yang ini saat ini juga sedang dilakukan adalah bagaimana kita bisa mensinkronkan penerima-penerima bantuan sosial agar bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran. saya kira ini nanti juga akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi," ungkap Seto.
Lebih lanjut, pilar ketiga adalah memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat umum melalui digitalisasi layanan seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan guna meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan masyarakat.
"Sistem digital ini dirancang untuk mengurangi birokrasi berlebih dan memberikan pengalaman yang lebih mudah serta cepat bagi masyarakat," kata Seto.
Kemudian, pilar keempat yaitu kemudahan berusaha melalui penyempurnaan sistem online single submission (OSS) untuk mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Seperti yang diketahui, pada periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah telah merintis OSS yang sampai dengan saat ini terus dilakukan perbaikan.
"Dan ini akan menjadi salah satu pilar yang menjadi kunci sehingga terkait dengan investasi, pertumbuhan ekonomi ini nanti bisa difasilitasi dari pilar yang keempat ini," imbuh Seto.