Menko Airlangga Pastikan Tugas Dewan Ekonomi Nasional Tidak Tumpang Tindih dengan Kemenko Perekonomian
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto memastikan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) tidak akan tumpang tindih dengan Dewan Ekonomi Nasional yang dikepalai oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Airlangga mengatakan Dewan Ekonomi Nasional bertugas sebagai penasihat Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan maupun memutuskan kebijakan di bidang perekonomian.
"Dewan Ekonomi Nasional kan (memberikan) advisory (nasihat) kepada Bapak Presiden," kata Airlangga ketika ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, pada Selasa (22/10/2024).
Sementara itu, Kemenko Perekonomian berperan menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, Kemenko Perekonomian di pemerintahan Prabowo mengoordinasi tujuh kementerian teknis.
Baca Juga
Gabung Pemerintahan Prabowo, Luhut Buka Alasan Ketuai Dewan Ekonomi Nasional
Airlangga mengaku sudah bertemu dengan Luhut untuk membahas tugas dari Kemenko Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional. Sayangnya, dia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"Kan beda itu (tugasnya), saya sudah bersilaturahmi kemarin dengan Ketua Dewan Ekonomi jadi kita sudah banyak berbicara," ujarnya singkat.
Kekhawatiran mengenai tumpang tindihnya tugas Kemenko Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional muncul setelah Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluarkan pernyataannya di acara Syukuran HUT ke-60 DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024) malam.
Bahlil menyebut Luhut sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional punya kewenangan untuk memanggil menteri Kabinet Merah Putih. Sebagai catatan, Luhut merupakan salah satu kader senior dari partai berlambang pohon beringin itu.
Baca Juga
Presiden Prabowo Beri Tugas ke Menperin Agus, Sektor Manufaktur Harus Terbang Tinggi
"Dewan Ekonomi Nasional yang ngeri juga katanya bisa panggil-panggil menteri ini," ucap Bahlil.
Sementara itu, Luhut mengatakan dirinya sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional diminta Prabowo untuk membantu tata kelola pemerintahan agar lebih baik.
"Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
Dalam satu hingga dua tahun mendatang, Luhut mengatakan diminta memaksimalkan sumber pendapatan nasional seperti e-catalog, Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara), batu bara, nikel, dan kelapa sawit, serta govtech.
"Saya pikir kita bisa lakukanlah kalau kita kerjakan bersama-sama mestinya satu, dua tahun ini," ujar dia.
Eks Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) itu mengatakan program unggulan pemerintah quick wins dapat dilaksanakan dengan e-catalog versi 6. Dengan aplikasi tersebut, 85% pengadaan tersebut bisa dilakukan.
Sebagai catatan, Luhut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 142 P/2024 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Dewan Ekonomi Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk pada 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pembentukan lembaga itu tertuang dalam Keppres No. 144/1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional.