Pendapatan Negara Rp 2.492,7 Triliun, Belanja Rp 2.894,5 Triliun, Defisit Rp 401,8 Triliun hingga November
JAKARTA, Investortrust.id – Realisasi pendapatan negara Rp 2.492,7 triliun dan belanja Rp 2.894,5 triliun, sehingga defisit APBN mencapai Rp 401,8 triliun hingga November 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara ini naik.
"Pendapatan negara hingga akhir November 2024 mencapai Rp 2.492,7 triliun, 89% dari target APBN 2024. Ada kenaikan 1,3% secara tahunan, ini bagus, pada saat dunia sedang mengalami shock secara suplai yang menyebabkan mudah menaikkan inflasi,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita Edisi Desember 2024, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Selain itu, lanjut Sri, pascakemenangan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump, juga muncul tantangan dolar AS cenderung terus menguat. Selain itu, yield US Treasury (UST) juga cenderung naik.
Baca Juga
"Peningkatan pendapatan negara ini terjadi di saat tekanan luar biasa di sisi perdagangan sampai Juli-Agustus 2024. Pendapatan negara, terutama dari pajak dan bea cukai sejak tahun lalu mendapat tekanan luar biasa, sehingga untuk mendapatkan positive growth itu merupakan sesuatu turn arround yang perlu akan terus dijaga momentumnya,” tandas dia.
Sri Mulyani menyebut, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan hasil yang baik pada 2-3 tahun terakhir.
Penerimaan Pajak Rp 1.688,93 Triliun
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, realiasasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.688,93 triliun hingga November tahun ini. Nilai tersebut sekitar 84,92% dari target APBN 2024. Hal itu dinilai sudah sesuai dengan siklus yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Target perpajakan masih on track sesuai dengan siklus, di mana pada Desember biasanya ada upaya-upaya penerimaan-penerimaan yang cukup masih signifikan. Penerimaan pajak melanjutkan tren positif selama 4 bulan terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya kinerja sektor utama," tutur Anggito.
PPh nonmigas menyumbang terbesar penerimaan pajak, mencapai Rp 885,77 triliun hingga November. Ini setara 83,3% dari target APBN 2024 dan naik 0,43%.
Berikutnya adalah penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 707,76 triliun. Angka ini setara 87,23% dari target APBN 2024 dan naik 8,17%. PBB dan pajak lainnya juga naik 2,65% menjadi Rp 36,52 triliun, setara 96,79% dari target APBN 2024.
"PPh nonmigas serta PBB dan pajak lainnya telah menciptakan kinerja positif secara bruto karena peningkatan kinerja sektor pertambangan dalam beberapa bulan terakhir. PPN dan PPnBM tumbuh dengan baik disebabkan oleh membaiknya aktivitas ekonomi dalam negeri dan impor, terutama pada sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit," ucap Anggito.
Sedangkan PPh migas turun 8,03% menjadi Rp 58,89 triliun. Ini setara 77,10% dari target APBN 2024. Kinerja penerimaan PPh migas masih mengalami kontraksi atau masih di bawah pencapaian yang ditargetkan pemerintah, akibat penurunan lifting minyak dan gas bumi yang di bawah asumsi APBN dan harga hingga kuartal III-2024 yang masih di bawah perkiraan.
"Kinerja perpajakan itu pada umumnya masih on track dengan target penerimaan pajak, meski penerimaan PPh Badan mengalami kontraksi," kata Anggito.
Anggito menjelaskan lebih lanjut, berdasarkan jenis pajak utama, mayoritas tumbuh positif. Pertumbuhan positif itu disebabkan oleh pertumbuhan yang konsisten mayoritas jenis pajak dan turn-around PPh Badan dalam tiga bulan terakhir. Jenis pajak utama ini ada tujuh, yakni PPN Dalam Negeri (PPN DN), PPh Badan, PPN Impor, PPh 21, PPh 22 Impor, PPh Final, dan PPh Orang Pribadi (OP).
Ia menjelaskan, realisasi dan kontribusi neto masing-masing jenis pajak tersebut, yang tertinggi adalah PPN DN Rp 434,67 triliun (kontribusi 25,7%) dan tumbuh 6,9% hingga November 2024. Kedua adalah PPh Badan senilai Rp 289,80 triliun (kontribusi 17,2%), atau terkontraksi 23,1%.
"PPN DN yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak tumbuh dengan baik, terutama disebabkan oleh pertumbuhan positif sektor perdagangan besar, khususnya bahan bakar dan kelapa sawit. Sedangkan PPh Badan masih berkontraksi secara kumulatif, namun terus membaik dalam beberapa bulan terakhir, karena peningkatan pembayaran angsuran PPh Badan meningkat dari sektor pertambangan dan industri," ucap Anggito.
Ketiga adalah PPN impor senilai Rp 246,6 triliun (kontribusi 14,6%) atau tumbuh 6,9%. Keempat, PPh 21 sebesar Rp 223,42 triliun (kontribusi 13,2%) atau tumbuh 22,0%.
Kelima adalah PPh Final Rp 123,98 triliun (kontribusi 7,3%) atau tumbuh 12,1%. Keenam adalah PPh 22 Impor senilai Rp 67,39 triliun (4%) atau tumbuh 5,9%. Ketujuh adalah PPh OP Rp 13,38 triliun (kontribusi 0,8%) atau tumbuh 15,3%.
"PPh 21 tumbuh karena kenaikan pembayaran upah/gaji dan tunjangan yang diterima pekerja. PPN impor dan PPh 22 Impor tumbuh baik secara kumulatif dengan didukung transaksi impor bahan baku dan barang konsumsi. PPh Final mencatatkan pertumbuhan double digit, karena peningkatan pembayaran bunga deposito/tabungan, kegiatan sewa lahan/bangunan, dan kegiatan jasa konstruksi," sebut Anggito.
Belanja Negara Melonjak 15,3%
Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp 2.894,5 triliun hingga akhir November lalu, atau 87% dari pagu Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) 2024. Angka ini tercatat naik 15,3% secara tahunan.
“Kenaikannya cukup tajam dibanding belanja negara tahun lalu, yaitu 15,3%. Ini menjadi terlihat di dalam posturnya,” kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, hingga akhir November 2024, defisit tercatat sebesar Rp 401,8 triliun atau 1,81% dari dari produk domestik bruto (PDB) RI. Dalam APBN 2024, total defisit anggaran disasar senilai Rp 522,8 triliun.
“Jadi, defisit (APBN) ini masih di bawah Rp 522,8 triliun. Ini 76,8% dari defisit yang ada (sasaran) di dalam Undang-Undang APBN 2024. Kalau dihitung dalam GDP (gross domestic product/ PDB) Rp 401,8 triliun itu setara 1,81% GDP kita,” ucap dia.
Baca Juga
Saham China dan Korsel Melonjak di Tengah Kenaikan Pasar Asia
Meski postur APBN defisit, kata Sri Mulyani, keseimbangan primer tercatat positif. Keseimbangan primer hingga akhir November 2024 surplus sebesar Rp 47,1 triliun. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang.
“Ini memang sesuatu yang tetap akan kita coba jaga meski cukup berat karena tekanan belanja cukup besar. Sementara, pendapatan negara kita baru mau pulih kembali,” kata dia.
Baca Juga