Pendapatan Rp 1.777 Triliun dan Belanja Rp 1.930,7 Triliun, Defisit APBN Rp 153,7 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Agustus 2024 dinilai on-track, meski pendapatan negara masih terkontraksi 2,5% year on year. Namun, kontraksinya membaik dibanding hingga bulan sebelumnya.
“Realisasi pendapatan negara hingga Agustus 2024 mencapai Rp 1.777 triliun atau 63,4% dari target APBN. Sedangkan realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.930,7 triliun atau naik 15,3% yoy, atau 58,1% dari target APBN,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (23/9/2024). Sri Mulyani didampingi pula Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, yang juga merupakan keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan anak mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Soedradjad Djiwandono.
Sri Mulyani menjelaskan, kontraksi realisasi pendapatan pada bulan Agustus 2024 lebih rendah dibandingkan kontraksi pada Juli 2024 dan Juni 2024, yang masing-masing tercatat 6,5% yoy dan 8% yoy atau secara tahunan. Kondisinya diperkirakan semakin membaik hingga akhir tahun ini.
“Akhir tahun, kita harapkan pendapatan negara bisa mengejar targetnya. Meski, kita menghadapi situasi tidak ringan,” ujar dia.
Baca Juga
Surat Berharga Nonsaham Melonjak 270%, Uang Beredar Tumbuh 7,3% ke Rp 8.974 Triliun
Dengan melambungnya realisasi belanja di tengah kontraksi pendapatan, defisit APBN melebar mencapai Rp 153,7 triliun hingga Agustus 2024. Defisit ini setara 0,68% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
"Namun, masih terjadi surplus keseimbangan primer (pendapatan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang). Nilainya mencapai Rp 161,8 triliun," kata mantan Managing Director World Bank itu.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat, perekonomian Indonesia masih tumbuh di level 5,05% (yoy) pada triwulan II tahun 2024. Ini lebih rendah dari kuartal I 2024 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% yoy.
"Namun, pada kuartal III ini, kondisi perekonomian nasional masih terjaga momentumnya," tandas Sri Mulyani.
Pajak Badan masih Bermasalah
Salah satu masalah, lanjut Sri Mulyani, adalah mengenai peranan pendapatan pada Agustus 2024 yaitu pajak badan yang masih belum maksimal. Sementara, belanja negara pada Agustus 2024 sudah mencapai Rp 1.930,7 triliun atau naik tajam 15,3% secara tahunan.
“Pertumbuhan belanja itu karena di awal-awal tahun ini terdapat kebutuhan untuk pemilu (presiden dan legislatif). Selain itu, ada bantuan sosial (terdampak) El Nino,” ujar Bendahara Negara.
Pendapatan negara dalam APBN terutama mengandalkan penerimaan perpajakan, yang terdiri atas pajak serta dari kepabeanan dan cukai. Yang lain adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.
Thomas memaparkan, total penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun. Capaian itu baru sekitar 60,16% dari target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. "Dari sisi penerimaan pajak, terdapat berita positif bahwa penerimaan bulan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah tercipta selama 2 bulan sebelumnya," tandasnya.
Thomas menjelaskan, penerimaan pajak itu terdiri dari setoran pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 665,52 triliun, turun 2,46% dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu secara bruto. Realisasinya 62,58% dari target.
PPh migas juga turun 10,23% menjadi hanya sebesar Rp 44,45 triliun. Realisasi ini 58,20% dari target APBN 2024.
"Turunnya PPh nonmigas disebabkan pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas tahun 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. Sementara itu, PPh migas terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi," ucap Thomas.
Adapun pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) secara total senilai Rp 470,81 triliun hingga akhir Agustus 2024, tumbuh 7,36% dibanding tahun lalu. Realisasi ini mencapai 58,03% dari target.
Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya senilai Rp 15,76 triliun atau baru sekitar 41,78% dari target APBN 2024. Namun, masih tumbuh 34,18% yoy. Thomas berharap, catatan positif tersebut akan terjaga di bulan selanjutnya.
Penerimaan Bea Cukai Naik ke Rp 183 Triliun
Thomas menjelaskan, penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 183,2 triliun hingga Agustus 2024. Penerimaan bea cukai tersebut tumbuh 6,8% secara year on year dan setara dengan 57,1% dari target APBN 2024.
Ia menuturkan, seluruh komponen kepabeanan dan cukai tumbuh. Penerimaan bea masuk hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 39,9 triliun atau setara 59,1% dari target APBN 2024. Capaian tersebut tumbuh sebesar 3,1% secara yoy.
"Hal itu didorong kenaikan nilai impor sebesar 3,3% yoy,meski tarif efektif menurun disebabkan penurunan penerimaan dari komoditas utama seperti kendaraan bermotor roda empat atau lebih, serta suku cadang kendaraan dan produk baja. Selain itu, ada faktor dari penguatan nilai tukar rupiah," ungkap Thomas.
Kemudian, penerimaan bea keluar juga meningkat 59,3% yoy menjadi Rp 10,9 triliun hingga Agustus lalu. Angka tersebut setara 62,2% dari target APBN 2024.
Untuk penerimaan negara bukan pajak, Thomas menjelaskan, hingga 31 Agustus 2024 senilai Rp 383,8 triliun, setara 78% dari target APBN 2024. PNBP ini terdiri atas pendapatan kekayaan negara dipisahkan, badan layanan umum, sumber daya alam (SDA) migas, SDA nonmigas, dan PNBP lainnya.
“Capaian PNBP ini terkontraksi 4,8% year on year. Kontraksi PNBP hingga akhir Agustus lalu terjadi karena penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan berkurangnya lifting minyak bumi. Selain itu, moderasi harga batu bara acuan menjadi faktor dominan yang menekan capaian PNBP,” urai Thomas.
Ia menjelaskan, pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) dan badan layanan umum (BLU) masih menjadi kontributor utama capaian PNBP hingga Agustus 2024. Kontributor utama capaian pendapatan KND berasal dari pembayaran dividen bank Himbara untuk tahun buku 2023.
Thomas menuturkan, realisasi KND tercatat Rp 70,3 triliun atau 81,9% dari target APBN 2024. Realisasi KND ini tumbuh 7,4% secara tahunan.
Sementara itu, realisasi PNBP dari BLU tumbuh 18,8% secara tahunan. Realisasi PNBP ini tercatat mencapai Rp 64,2 triliun atau setara 77% dari target APBN.
“Kenaikan ini kontribusi dari pendapatan nonkelapa sawit. Selain itu, pelayanan rumah sakit dan pendapatan pengelolaan dana BLU,” kata dia.
Thomas mengatakan lebih lanjut, pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pungutan ekspor sawit, mengalami perlambatan 14,3% secara tahunan. Ini karena dampak bagi penurunan harga referensi CPO sebesar 5,4%.
Thomas memaparkan pula kontraksi dari realisasi PNBP lainnya sebesar 10,4% secara tahunan. PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 97,9 triliun atau 85% dari target APBN 2024.
"Kontraksi terjadi karena turunnya pendapatan hasil tambang yang sejalan dengan moderasi harga batu bara. Penurunan juga terjadi pada PNBP K/L (kementerian/lembaga), terutama pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo," sebutnya.
Ia melanjutkan, realisasi pendapatan SDA migas tercatat sebesar Rp 73,1 triliun atau 66,3% dari target APBN. Realisasi SDA migas ini terkontraksi 5,1% secara tahunan dipengaruhi penurunan ICP dan lifting minyak bumi, akibat tertundanya on stream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, serta fasilitas produksi migas utama yang telah menua.
Sementara itu, penerimaan SDA nonmigas tercatat sebesar Rp 78,4 triliun atau 80,4% dari target APBN 2024. Realisasi SDA nonmigas ini terkontraksi 19,5% secara tahunan.
“Perlambatan kinerja tersebut akibat penurunan pendapatan sektor minerba. Adapun sektor kehutanan, perikanan, dan panas bumi menunjukkan kinerja positif dan kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama 2023,” kata dia.
Thomas mengatakan pendapatan sektor minerba, mencapai 84,8% dari target APBN 2024, namun masih terkontraksi 21,5% secara tahunan. Faktor penurunan harga batu bara dan mineral di pasaran menyumbang penurunan signifikan pendapatan di sektor minerba tersebut.
Sementara itu, pendapatan di sektor kehutanan mencapai 62,1% dari target APBN 2024. Capaian ini tumbuh 16% secara tahunan, karena adanya pembayaran dana reboisasi.
Ia menuturkan, pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan mencapai 15,9% dari target APBN 2024 atau tumbuh 295,9% secara tahunan. Ini dampak dari meningkatnya volume produksi kapal perikanan.
"Sedangkan capaian pendapatan sektor panas bumi mencapai 59,5% dari target dari APBN 2024. Ini tumbuh 7,5% secara tahunan," imbuhnya.
Uang Beredar Tumbuh
Sementara itu, Bank Indonesia mencatat, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2024 tetap tumbuh. Posisi M2 pada Agustus 2024 tercatat sekitar Rp 8.973,7 triliun atau masih tumbuh sebesar 7,3% year on year (yoy), meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,6% (yoy).
"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,0% (yoy). Selain itu, uang kuasi sebesar 5,6% (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam keterangan di Jakarta, Senin (23/9/2024).
Berdasarkan data BI, surat berharga selain saham tercatat melambung 270,4% yoy pada Agustus 2024, menjadi Rp 103,2 triliun. Ini juga lebih tinggi dari Juli lalu Rp 89,6 triliun.
Baca Juga
Proyeksikan Ekonomi AS Softlanding
Sri juga menjelaskan perekonomian global membaik seiring keputusan The Fed yang memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebesar 50 basis poin (bps) pada September 2024, dari 5,25-5,50% menjadi 4,75-5,00%. Penurunan suku bunga acuan di negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu membawa angin segar bagi perekonomian global.
“Keputusan FFR untuk diturunkan 50 bps menghasilkan sentimen positif. Ini karena sudah ditunggu (pasar global),” kata Sri Mulyani.
Penurunan FFR, tutur Sri Mulyani, didukung inflasi di Amerika Serikat yang tercatat sudah mulai mereda ke sekitar 2,5%, meski belum mencapai target The Fed 2%. Perkembangan ini memunculkan kepercayaan diri dari pasar mengenai perekonomian AS yang akan mengalami softlanding.
Artinya, kata Sri Mulyani, penurunan dari inflasi tidak harus diikuti dengan perlemahan ekonomi AS secara drastis. “Sehingga, penurunan inflasi akan diiringi pertumbuhan ekonomi yang sedikit softening, tapi tidak crash,” kata dia.
Di sisi lain, meski FFR diturunkan, lanjut dia, situasi global belum mendukung optimistis perekonomian. “Suasana geopolitik juga tidak (mendukung),” kata dia.
Sri Mulyani menjelaskan sentimen global masih terasa negatif. Situasi perang yang memanas antara Rusia dan Ukraina di Eropa masih menjadi sorotan. Sementara itu, eskalasi konflik terus memanas di Timur Tengah, yang melibatkan Israel dan Hizbullah.
“Ini menimbulkan downside risk. Jadi, (saat ini) ada yang positif dan ada yang negatif,” kata dia.
Perkembangan perekonomian di Eropa, tandas Sri, juga kurang menggembirakan. Perekonomian di Benua Biru, kata Sri Mulyani, masih mengalami stagnasi.
“Ya, inflasi di Eropa menurun dibanding tahun lalu. Inflasi sudah mengalami adjustment, tapi inflasi dari sektor jasa masih tinggi,” ujar Menkeu.
Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat
Perekonomian Cina, negara mitra dagang utama Indonesia, juga masih mengalami perlambatan pertumbuhan. Bendahara Negara RI menyebut langkah pemerintah Cina mengatasi masalah di negara dengan penduduk kedua terbanyak ini belum menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
“Sehingga, ekspektasi pertumbuhan ekonomi Cina akan terus di bawah 5%, atau 4,7% di kuartal II 2024. Belum ada tanda-tanda di sektor properti, maupun konsumsi rumah tangga, yang bisa mendongkrak atau mengompensasi. Selain itu, kenaikan pinjaman pemerintah daerah di Cina memberikan dampak negatif,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan, dari sisi ekspor, AS dan negara-negara di Eropa kompak untuk menahan ekspor Cina. Itu dilakukan dengan penetapan berbagai tarif masuk yang tinggi.
“Jadi secara overall dari perekonomian global ada good news, dari FFR dan AS yang diperkirakan softlanding, tapi dari negara-negara lain masih ada stagnasi, dan dari sisi geopolitik risiko masih tinggi. Secara umum, ada spot bright yang bagus,” ucap dia.