Defisit APBN Februari 2026 Capai Rp135,7 Triliun demi Percepatan Belanja Negara

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah percepatan belanja negara pada periode kuartal I-2026. Ini dilakukan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

“Jadi, belanja (negara) tahun ini memang kita percepat supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal sejak awal tahun sampai akhir tahun lebih merata,” kata Purbaya, saat paparan APBN KiTa, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan paparannya, pendapatan negara per 28 Februari 2026, mencapai Rp 358 triliun atau naik 12,8% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 493,8 triliun atau naik 41,9% secara tahunan. Dengan begitu, defisit APBN mencapai Rp 135,7 triliun atau 0,53% dari PDB.

Purbaya pun menyebut sejatinya postur APBN didesain sejak awal dengan posisi yang defisit.

Baca Juga

Ancaman Naiknya Harga Minyak Imbas Perang, Kadin Khawatir Defisit APBN Makin Lebar

“Karena memang desain APBN KiTa defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata, hingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain lebih terasa,” kata dia.

Purbaya mengatakan kiinerja pendapatan negara didorong penerimaan perpajakan yang tetap solid. Penerimaan perpajakan tumbuh 20,5% secara tahunan menjadi Rp 290 triliun. Angka ini ditopang penerimaan pajak sebesar Rp 245,1 triliun atau naik 30,4% secara tahunan.

“Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp 44,9 triliun, mengalami kontraksi 14,7% secara tahunan,” kata dia.

Pelemahan kepabeanan dan cukai terjadi karena dinamika harga komoditas dan dinamika industri. “Meski kemarin dilaporkan cukai sudah tumbuh 7% secara tahunan,” ujar dia.

Belanja negara didominasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 346,1 triliun. Lonjakan belanja ini disebut Purbaya untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun.