Ekonom Minta Pemerintah Pertimbangkan Penerapan PPN 12%

JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Menurut Awalil, penerapan PPN 12% akan mempersulit fokus perbaikan ekonomi dengan meningkatkan produksi barang dan jasa.

“Justru itu (PPN 12%) akan mempersulit karena berdampak menahan laju penjualan barang dan jasa,” kata Awalil, kepada investortrust.id, Minggu (17/11/2024).

Awalil menjelaskan meski kontraksi barang belum terjadi, namun kenaikan penjualan barang dan jasa bisa terjadi jika kebijakan PPN 12% ditunda.

“Namun karena itu perintah UU, maka jika mau ditunda butuh peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)” ujar dia.

Baca Juga

Celios Ingatkan Potensi Kenaikan Inflasi Umum dari Penerapan PPN 12%

Sinyal pemerintah tak akan menunda PPN 12% mulai muncul dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (14/11/2024). 

“Sudah ada undang-undang-nya kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa (dijalankan)” kata Sri Mulyani.

Baca Juga

Bappenas Beri Kode, Tarif PPN 12% Bakal Tetap Dijalankan Presiden Prabowo  

Sri Mulyani menjelaskan pembahasan mengenai perubahan PPN menjadi 12% telah menjadi perdebatan sebelum diputuskan masuk dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Waktu kita bahas juga banyak perdebatan mengenai itu. Tapi, counter cyclical tetap kita jaga,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani berjanji penerapan PPN 12% tetap akan memberi keringanan pajak agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini, kata dia, sebagai bentuk keputusan pemerintah bahwa penerapan tarif pajak tidak membabi buta.