5 Bulan Berturut-Turut Deflasi, Ini Kata BI
JAKARTA, investortrust.id - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung buka suara mengenai kondisi deflasi bulanan yang terjadi secara berturut-turut. Sedangkan secara tahunan, menurut Juda, perubahan harga barang dan jasa masih dalam kisaran target.
"Sebenarnya, kalau kita lihat, memang inflasi kita dalam beberapa tahun terakhir ini sangat stabil sekitar 2%. Dan, itu masih dalam range Bank Indonesia," ujar Juda di kantor pusat BI, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Juda mengatakan rentang inflasi tahunan yang ditetapkan BI dan pemerintah yaitu 2,5% plus minus 1%. Melihat adanya deflasi secara beruntun selama lima bulan, Juda tak menganggap terjadi pelemahan ekonomi.
"Jadi masih di dalam range target. Kami tidak melihat itu sebuah pelemahan yang berlebihan dari perekonomian," kata dia.
Berdasarkan data indeks harga konsumen (IHK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan. Sehingga, inflasi IHK secara tahunan menurun menjadi 1,84%, dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 2,12% secara tahunan.
Hasil Pengendalian Inflasi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya menyebut, inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter. Selain itu, hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
"Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025," tulis Ramdan.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong daya beli, khususnya di bidang perumahan. Langkah ini diambil karena faktor harga pangan bukan lagi menjadi penyebab utama inflasi.
"Yang mesti kita dorong, daya beli. Termasuk daya beli itu, ke depan sektor apa saja yang bisa kita dorong untuk kelas menengah," ujar Airlangga di kantornya, Selasa (1/10/2024).
Untuk meningkatkan penetrasi transaksi ke sektor properti, Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan pemberian insentif fiskal. Ini berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Kemarin sudah disetujui di rapat kabinet paripurna bahwa FLPP naik ke 200.000 unit," ujar dia.