Apindo Sebut Deflasi 5 Bulan Berturut-Turut Jadi "Alarm" Bagi Pemerintah
JAKARTA, investortrust.id - Dunia usaha menilai deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut di Tanah Air mencerminkan adanya penurunan daya beli masyarakat.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi kembali terjadi pada September 2024, menjadi deflasi untuk bulan kelima secara berurutan. Deflasi pada September tercatat 0,12%, lebih dalam ketimbang bulan sebelumnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai pemerintah harus melihat deflasi yang terjadi di Indonesia secara menyeluruh. Sebab, hal tersebut berkaitan erat dengan daya beli masyatakat.
Daya beli masyarakat berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, konsumsi rumah tangga sampai dengan saat ini masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga
Menko Airlangga: Deflasi Itu Bukti Pemerintah Berhasil Kendalikan Inflasi
“Saya rasa kita tidak bisa lihat deflasi sebagai as is deflasi saja, yang kita khawatirkan adalah kan ini semua pengaruh juga ke daya beli. Ini yang sebenarnya jadi kunci utama,” katanya ketika ditemui di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2024).
Lebih lanjut, Shinta menyebut penurunan daya beli masyarakat juga tecermin melalui Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi atau berada di bawah ambang batas ekspansi 50 selama tiga bulan berturut-turut sejak Juli 2024.
"Ini juga terefleksi PMI manufaktur kita bahwa memang demand (permintaan) memegang peran penting dan demand domestik jauh lebih besar daripada demand internasional," tegasnya.
Sebagai catatan, pada September 2024, S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia masih anjlok ke zona kontraksi di angka 49,2. Pada Juli dan Agustus 2024, PMI manufaktur Indonesia masing-masing tercatat di angka 49,3 dan 48,9.
Deflasi selama lima bulan berturut-turut yang diikuti oleh anjloknya PMI manufaktur selama tiga bulan berturut-turut menggambarkan perekonomian nasional, khususnya kinerja industri manufaktur yang masih sangat bergantung pada permintaan dalam negeri.
“Kami apresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini untuk bisa mendorong dan mengembangkan industri dalam negeri. Namun, jelas demand (permintaan) ini berpengaruh bagaimana kinerja dari manufaktur saat ini,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Shinta meminta pemerintah untuk menggenjot industrialisasi, khususnya penghiliran atau hilirisasi komoditas ekspor. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan daya saing Indonesia dengan meningkatkan indeks kemudahan berusaha.
Baca Juga
"Karena biaya untuk berbisnis di Indonesia ini masih termasuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Baik biaya tenaga kerja, energi, dan logistik. Salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara," ungkapnya.
Shinta juga mendorong pemerintah untuk melakukan upaya agar produk-produk Indonesia bisa masuk ke dalam rantai pasok global dengan mengembangkan produktivitas usaha.
"Bagaimana produk-produk kita bisa masuk ke global supply chain (rantai pasok global). Jadi, ini sesuatu pekerjaan rumah kita untuk mengembangkan produktivitas dari produk-produk yang ada supaya masuk jaringan pasar global," pungkasnya.
Bukti dari Keberhasilan Pemerintah Kendalikan Inflasi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengeklaim deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut di Tanah Air adalah hasil dari kerja keras pemerintah menekan tingkat inflasi.
Baca Juga
Ketum Kadin Anindya Bakrie Apresiasi Kinerja Menko Perekonomian
Airlangga menyebut pemerintah selama ini terus berupaya untuk menekan tingkat inflasi melalui pengendalian harga komoditas pangan. Sebab, tak bisa dipungkiri jika harga komoditas pangan berkontribusi cukup besar terhadap angka inflasi.
"Jadi, kalau kita bilang inflasinya turun, (jadi) deflasi, ya ini karena ada extra effort (usaha ekstra) oleh pemerintah menurunkan volatile food (komoditas pangan bergejolak). Salah satu misalnya, untuk beras kan pemerintah juga melakukan importasi beras untuk menjaga stok," ujarnya dalam acara Sarasehan Menko Perekonomian dengan Kadin Indonesia.
Airlangga mengatakan, ketika tingkat inflasi meningkat pemerintah akan langsung melakukan pengendalian harga komoditas pangan. Sebab, tak bisa dipungkiri jika komoditas pangan berkontribusi cukup besar terhadap tingkat inflasi di dalam negeri.
"Inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation (inflasi inti). Kalau core inflation-nya tumbuh, berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5%, core inflation tumbuh. Yang diperangi oleh pemerintah adalah volatile food (komoditas pangan bergejolak)," tuturnya.