Disetujui Prabowo, Anggaran 15 Kementerian dan Lembaga Ini Ditambah di APBN 2025

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penambahan anggaran belanja untuk 15 kementerian/lembaga (K/L) di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. Penambahan anggaran untuk 15 K/L tersebut sebesar total Rp 4,8 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan penambahan anggaran untuk 15 K/L ini sesuai arahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden terpilih,” kata Isa di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Baca Juga

Menkeu Bertemu Prabowo, Anggaran Belanja K/L Melonjak 19% Jadi Rp 1.160,08 Triliun

Total tambahan anggaran sebesar Rp 4,8 triliun itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, senilai Rp 3,4 triliun yang dibagikan untuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, serta Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kedua, anggaran sebesar Rp 1,4 triliun terbagi untuk sejumlah instansi sisanya, yakni untuk MPR, DPR, Mahkamah Agung, DPD, Komisi Yudisial atau KY, Ombudsman, serta BPKP.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terjadinya kenaikan anggaran belanja K/L pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Dalam paparannya, belanja K/L mengalami kenaikan hingga Rp 117,87 triliun.

“Untuk kenaikan itu betul, total belanja dari pemerintah baru Rp 117,87 triliun itu karena kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, di kawasan parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Sri Mulyani mengatakan anggaran itu untuk mengantisipasi masuknya penambahan anggota dan pimpinan baik di DPR, DPD, dan MPR. 

"Jadi kita sudah masukkan di situ,” kata dia.

Sementara itu, total anggaran sebesar Rp 113 triliun ditujukan untuk memenuhi program prioritas Prabowo-Gibran yang dinamai Quick Wins. Program prioritas Ini terdiri dari program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp 71 triliun yang akan dimasukkan ke pos anggaran Badan Gizi Nasional.

Program itu berupa pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan antara lain prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Program kedua ialah pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp 3,2 triliun. Program ini berupa cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.

Ada pula program berupa pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Program ini dilakukan dengan peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya.

Program ketiga yaitu di sektor pendidikan berupa renovasi sekolah dengan anggaran Rp 20 triliun. Program ini mencakup renovasi ruang kelas dan MCK. Pelaksananya adalah Kementerian PUPR yang akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag untuk menentukan lokasi sekolah yang akan direnovasi

Baca Juga

Pemerintah Usulkan Belanja Pendidikan Berdasarkan Pendapatan APBN

Ada pula program sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp 2 triliun berupa pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), dan Maluku Utara (Malut).

Program keempat yakni di sektor ketahanan pangan, berupa pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan total anggaran Rp 15 triliun, yang dibagi melalui penyaluran di pos Kementerian PUPR senilai Rp 7,5 triliun dan Kementerian Pertanian Rp 7,5 triliun.