Erick Thohir Minta Anggaran Kementerian BUMN Ditambah, Ini Alasannya
JAKARTA, investortrust.id - Menteri BUMN Erick Thohir meminta penambahan anggaran Kementerian BUMN, seiring dengan peningkatan target dividen yang harus disetorkan pada 2025.
Erick menyebut Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menetapkan target dividen yang harus disetorkan oleh perusahaan pelat merah sebesar Rp 90 triliun. Angka tersebut meningkat dari target dividen BUMN pada 2024 sebesar Rp 85 triliun.
Menurut dia, kenaikan target dividen BUMN sebesar Rp 5 triliun perlu diimbangi dengan pagu anggaran Kementerian BUMN yang memadai. Oleh karena itu, dirinya berharap pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2025 bisa ditambah hingga Rp 66 miliar.
Baca Juga
Menteri BUMN Ajak Entrepreneur dan Sektor Swasta Bantu Tangani Isu Sensitif Nasional, Apa Itu?
Tambahan pagu anggaran Kementerian BUMN yang diajukan oleh Erick tidak hanya terkait dengan peningkatan target dividen BUMN. Pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2025 hanya Rp 277 triliun, turun dari tahun sebelumnya atau 2024 sebesar Rp 284 miliar.
"Angka Rp 66 miliar ini tidak lain kita ingin terus meningkatkan sistem pengawasan. Selama ini tentu kalau kita lihat ini salah satu yang terus kita bisa perbaiki ke depannya," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Kemudian, Erick juga menyinggung peningkatan kontribusi fiskal BUMN melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan untuk menetapkan pagu anggaran kementerian yang dipimpinnya.
"Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp 1.940 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp 194,4 triliun," tuturnya.
Baca Juga
19 BUMN Masuk Daftar Fortune Indonesia 100 Tahun 2024, Siapa Saja?
Pria yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu menjelaskan kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terus meningkat. Pada 2020, BUMN membayar pajak sebesar Rp247 triliun, meningkat menjadi Rp 278 triliun pada 2021, Rp 410 triliun pada 2022, dan Rp457 triliun pada 2023.
"Kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," tegasnya.
Kemudian untuk setoran dividen BUMN, pada 2023 tercatat sebesar Rp 81 triliun atau naik hampir dua kali lipat dari 2020 sebesar Rp 44 triliun. Sementara itu, pada 2021 dan 2022 setoran dividen BUMN masing-masing tercatat sebesar Rp 30 triliun dan Rp 40 triliun.
Berbeda dengan pembayaran pajak dan setoran dividen, PNBP dari perusahaan pelat merah selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. PNBP dari BUMN pada 2020 tercatat sebesar Rp 86 triliun, kemudian Rp 87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp 98 triliun pada 2022 lalu menjadi Rp 84 triliun pada 2023.
Baca Juga
20 BUMN Penyetor Pajak Terbesar ke Kas Negara, 11 Perusahaan Listing di BEI
"Adapun PNBP ini ada penurunan memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri apakah itu di kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya," ungkap Erick.
Erick menyampaikan indikator pertumbuhan kinerja BUMN pun terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp10.402 triliun atau naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp 8.312 triliun. Sementara itu, total ekuitas BUMN sebesar Rp3.444 triliun atau tumbuh 12 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp2.475 triliun.
Kenaikan total aset dan ekuitas itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan BUMN pada 2023 yang mencapai Rp2.933 triliun atau naik dari 2020 yang sebesar Rp1.930 triliun. Laba bersih juga melonjak 11,2 persen menjadi Rp327 triliun dari 2020 sebesar Rp 13 triliun.