Masalah Klasik, Overtreatment dan Fraud di Layanan Kesehatan Justru Rugikan Pasien

SURABAYA, investortrust.id -  Overtreatment telah menjadi persoalan klasik dalam praktik pemberian layanan kesehatan di Tanah Air.  Sejatinya fraud atau kecurangan, serta overtreatment dalam layanan medis merupakan bagian dari mismanagement atau yang KPK sebutkan sebagai korupsi yang membuat pengobatan justru tak menyembuhkan, tapi malah menimbulkan penyakit baru.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena dalam sebuah diskusi Investortrust Power Talk bertema "Fraud di Layanan Kesehatan, Bagaimana dengan Perlindungan Konsumen/Pasien" yang digelar oleh portal berita dan data Investortrust.id di Vasa Hotel, Surabaya, Rabu (14/8/2024).

“Fraud serta overtreatment dalam layanan medis merupakan bagian dari mismanagement atau yang KPK sebut sebagai korupsi yang membuat pengobatan justru tak menyembuhkan, tapi justru menimbulkan penyakit baru. Kita mengenal skema pengobatan yang rasional, yang sesuai dengan penyakitnya. Sayangnya kita ini belum bisa melakukan pengobatan rasional dengan berbagai alasan, salah satunya adalah ketika layanan kesehatan masuk ke industri, tak mudah memadukan antara pengobatan yang rasional dengan kepentingan ekonomi,” ujar Melkiades yang hadir secara daring.

Kerap terjadinya overtreatment, kata Melki biasa ia disapa, membuat masyarakat Indonesia terdorong untuk mencari fasiltias layanan kesehatan di luar negeri yang dinilai lebih proporsional dan tidak membebani pasien secara finansial.

Baca Juga

Anak Kecil Berpotensi Besar Terkena Overtreatment Kesehatan, Orang Tua Dituntut Pro Aktif

Melki juga mengingatkan bahwa overtreatment merupakan fenomena gunung es, yang berisiko mengganggu kelangsungan berjalannya program jaminan kesehatan nasional. Pembayaran klaim yang terlalu besar akibat overtreatment ini akan berpotensi memberikan beban yang terlalu besar bagi negara, karena dana pembayaran klaim jaminan kesehatan berasal dari APBN.

Dalam kesempatan yang sama, dr Purnamawati Sujud pegiat layanan kesehatan layak dan tepat buat publik sekaligus pendiri Yayasan Orangtua Peduli menyampaikan, masyarakat bisa berperan aktif untuk mencegah terjadinya overtreatment, yang juga berpotensi pada terjadinya fraud pada layanan kesehatan. 

‘’Supaya tak terkena praktik fraud, dan overtreatment, pasien harus bertanya. Seperti panduan yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tanpa informasi, satu obat semahal apapun jangan diperlakukan sebagai obat. Dan informasinya bukan sekedar jawaban mengenai khasiat obat itu, tapi pertama-tama tanya soal kandungan aktifnya untuk mencegah potensi mendapatkan kandungan aktif yang bisa merugikan tubuh dalam jangka panjang,” ujar praktisi medis yang akrab disapa dr Wati ini.

Ditegaskan pula bahwa semakin banyak obat yang diberikan, maka efek samping yang timbul juga akan semakin besar. Untuk itu, ia meminta publik sebagai pasien untuk memperhatikan efek samping jangka panjang dari obat. Dengan kata lain, semakin banyak resep yang diberikan oleh dokter tak berarti baik bagi tubuh.

“Posisikan diri anda sebagai konsumen kesehatan dan punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Di sisi lain asuransi juga harus kuat, punya rambu yang salah satu rambunya formularium, dan lembaga akreditasi tak cuma memberikan akreditasi sekadar paper work dan dokumentasi, tapi juga sebuah acuan untuk menjalankan layanan kesehatan yang layak dan tepat,” tegasnya.

Baca Juga

Pengamat Kebijakan Publik Soroti 'Overtreatment' di Pelayanan Kesehatan Indonesia

Sepakat dengan dr Wati, pegiat literasi kesehatan serta motivator hidup sehat yang pernah mengecap pengelaman sebagai praktisi medis, dr Handrawan Nadesul menyampaikan, terjadinya overtreatment pada pasien oleh oknum petugas layanan kesehatan  biasanya diakibatkan  oleh competency gap. “Artinya pengetahuan dokter dan pasien jauh sekali gap-nya. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter, apapun akan diikuti oleh pasien,” kata Handrawan.

Gap kompetensi ini juga diakui Handrawan kerap dimanfaatkan oleh sejumlah praktisi medis untuk kepentingan pribadi. Maka kerap muncul perawatan-perawatan penyakit tertentu yang sejatinya tidak dibutuhkan oleh pasien, tapi tetap diterapkan oleh dokter. “Dokter bisa saja nakal, karena ia punya otoritas yang sangat besar,” tuturnya. 

Handrawan memberikan contoh tindakan yang kini sering kali dipilih para praktisi medis saat menangani proses persalinan seorang ibu, yakni sectio caesarea. Sectio caesarea merupakan salah satu prosedur dalam proses persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan pada dinding perut dan rahim. Prosedur tindakan sectio ini, seringkali menjadi rekomendasi utama untuk persalinan karena honor yang diterima oleh petugas layanan medis akan 3-4 kali lipat dari honor persalinan normal.

Padahal, kata Handrawan, sectio bisa diindikasikan harus dilakukan jika bayi melintang, janin meninggal dalam kandungan, plasenta letak rendah, myopia mata ibu lebih dari tujuh, hingga bayi terlilit tali pusar. Di luar indikasi itu, kata Handrawan, sebenarnya dokter bisa menerapkan persalinan normal. 

Masih dalam kesempatan diskusi yang sama, pengamat industri medis S Budisuharto menyampaikan, fraud di layanan medis sejatinya tak melulu dilakukan oleh tenaga dan fasilitas kesehatan.

“Seorang pasien pun bisa menjadi pelaku fraud di layanan kesehatan. Salah satunya dilakukan dengan cara menyembunyikan kondisi faktual kesehatannya pada perusahaan asuransi. Ia berharap bisa mengajukan klaim pada penyakit yangs udah diidapnya sejak lama. Jika ia menyampaikan kondisi faktual kesehatannya, bisa saja polis asuransi kesehatan yang diajukan akan ditolak asuransi,” kata Budisuharto.

Ia sepakat bahwa literasi kesehatan di masyarakat perlu diperkuat, untuk mencegah fraud hingga overtreatment, bahkan potensi fraud yang dilakukan publik. Ia pun mengimbau agar tiap pasien harus aktif bertanya soal jenis perawatan dan obat yang akan diterima. 

Baca Juga

Transformasi Digital Kesehatan, Dorong Pemerataan Layanan dan Cegah Potensi 'Overtreatment'

Ia pun menyebutkan perlunya sebuah lembaga atau otoritas yang bisa mengkaji setiap klaim biaya kesehatan, tak hanya pada lembaga milik pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan rumah sakit milik pemerintah, tapi juga setiap fasilitas kesehatan swasta.   

Sebagai penutup, Chief Excutive Officer PT Investortrust Indonesia Sejahtera selaku publisher Investortrust.id Primus Dorimulu menyampaikan, penting untuk meningkatkan literasi kesehatan. 

“Kita sudah  terbantu dengan digitalisasi kesehatan, memahami setiap informasi yang bsia didapatkan lewat sejumlah laman informasi kesehatan digital. Masih banyak yang belum meningkatkan literasi kesehatan mereka, dan ajang diskusi ini merupakan upaya Investortrust.id untuk ikut meningkatkan literasi publik terkait layanan kesehatan, yang pada ujungnya akan mencegah terjadinya overtreatment yang berpotensi menjadi sebuah fraud,” ungkap Primus.