AS Bidik Hormuz sebagai Tuas Tekanan, Bukan Operasi Cepat Redam Harga Energi

JAKARTA, Investortrust.id — Di tengah lonjakan harga minyak global akibat perang Iran, wacana apakah Amerika Serikat akan segera merebut kendali Selat Hormuz untuk menekan harga energi mengemuka. Namun, berbagai laporan media arus utama menunjukkan bahwa meski opsi militer untuk mengamankan jalur vital tersebut memang masuk dalam kalkulasi Washington, langkah itu bukanlah rencana cepat, apalagi solusi instan bagi stabilisasi harga minyak dunia.

Laporan Reuters pada 18 Maret 2026 mengungkap bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menimbang berbagai opsi untuk memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz, termasuk kemungkinan operasi militer yang melibatkan kekuatan udara dan laut, serta dalam skenario tertentu dapat memerlukan keterlibatan pasukan darat di wilayah pesisir Iran. Pertimbangan ini muncul seiring meningkatnya tekanan terhadap jalur energi global yang melewati kawasan tersebut.

Seiring perkembangan terbaru, Trump pada 3 April 2026 bahkan menyatakan secara terbuka bahwa Amerika Serikat mampu membuka kembali Selat Hormuz dan mengendalikan aliran minyak dunia jika diberikan waktu tambahan. Pernyataan itu menegaskan bahwa Washington melihat Hormuz bukan sekadar jalur logistik, melainkan sebagai tuas strategis dalam konflik yang sedang berlangsung.

Namun, realitas operasional di lapangan menunjukkan bahwa langkah tersebut jauh dari sederhana. Sejumlah analisis dari media seperti The New York Post dan ABC News menyebut bahwa untuk membuka kembali Selat Hormuz, militer AS harus menghadapi spektrum ancaman yang luas, mulai dari ranjau laut, serangan kapal cepat, hingga rudal anti-kapal yang telah lama dikembangkan Iran. Dalam beberapa skenario, operasi bahkan dapat mencakup penguasaan titik strategis seperti Pulau Kharg, pusat ekspor minyak Iran yang sangat vital.

Baca Juga

Trump: AS Segera Mundur dari Iran, Beban Hormuz Dilemparkan ke Sekutu

Di sisi lain, Iran tidak hanya memiliki keunggulan geografis, tetapi juga kesiapan militer yang telah dibangun selama puluhan tahun untuk menghadapi konflik di kawasan Teluk. Dalam perkembangan konflik saat ini, Teheran telah menunjukkan kemampuannya mengganggu pelayaran internasional dan menekan aliran energi global. Sejumlah laporan menyebut bahwa Iran mampu mengontrol lalu lintas kapal di Selat Hormuz secara efektif, memperkuat posisinya sebagai aktor dominan di jalur energi dunia tersebut.

Tekanan terhadap Hormuz juga tidak hanya datang dari Washington. Laporan The Guardian pada 2 April 2026 menyebut lebih dari 40 negara mulai membahas langkah kolektif untuk memastikan jalur pelayaran tetap terbuka, mencerminkan kekhawatiran global atas dampak konflik terhadap pasokan energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Meski demikian, sikap Washington sendiri terkesan ambivalen. Di satu sisi, Trump menegaskan kemampuan militer AS untuk mengendalikan Hormuz. Namun di sisi lain, ia juga mendorong negara-negara lain yang bergantung pada minyak Timur Tengah untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga keamanan jalur tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sepenuhnya berniat memikul beban operasi secara unilateral.

Dengan demikian, gambaran yang muncul dari berbagai laporan tersebut cukup jelas. Amerika Serikat memang memiliki opsi militer untuk membuka kembali Selat Hormuz, tetapi bukan dalam bentuk operasi cepat untuk langsung mengambil alih kendali penuh demi menekan harga energi. Sebaliknya, strategi yang lebih realistis adalah menggunakan tekanan militer sebagai alat tawar dalam diplomasi, untuk memaksa Iran membuka kembali jalur pelayaran tanpa harus terlibat dalam operasi darat berskala besar yang berisiko tinggi.

Bagi pasar global, kondisi ini berarti ketidakpastian akan tetap menjadi faktor dominan dalam jangka pendek. Selama Selat Hormuz masih berada dalam bayang-bayang konflik dan belum ada kesepakatan yang memastikan kelancaran pasokan energi, harga minyak dunia akan terus mencerminkan premi risiko geopolitik yang tinggi. Dengan kata lain, Hormuz saat ini bukan hanya medan konflik militer, tetapi juga titik penentu arah ekonomi global.

Baca Juga

Serangan AS-Israel Hantam Situs Militer di Isfahan, Ketegangan Selat Hormuz Kian Memuncak

Operasi Darat

Perang antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki lebih dari satu bulan tanpa tanda penyelesaian yang jelas, bahkan ketika Washington mulai mengirim tambahan pasukan dalam jumlah besar ke kawasan Timur Tengah. Langkah ini memicu spekulasi bahwa konflik dapat memasuki fase baru, termasuk kemungkinan operasi darat terbatas di wilayah Iran.

Laporan Reuters yang dipublikasikan pada Senin, 31 Maret 2026, menyebutkan ribuan pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 (82nd Airborne Division) milik Angkatan Darat AS mulai tiba di kawasan tersebut. Pasukan elit yang berbasis di Fort Bragg, North Carolina itu memperkuat kehadiran militer AS yang sebelumnya telah mengirim ribuan personel dari Angkatan Laut, Marinir, dan pasukan operasi khusus.

Penguatan militer ini terjadi hanya beberapa hari setelah sekitar 2.500 Marinir AS tiba di Timur Tengah pada akhir pekan sebelumnya. Secara paralel, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan penambahan hingga 10.000 pasukan tambahan di kawasan, sementara The Washington Post menyebut Pentagon mulai mempersiapkan kemungkinan operasi darat yang dapat berlangsung selama beberapa pekan di Iran.

Namun, sejumlah analis memperingatkan bahwa opsi invasi darat penuh ke Iran merupakan langkah yang sangat kompleks dan berisiko tinggi, bahkan bagi militer AS yang superior secara teknologi.

Alexander Salt, peneliti senior di Canadian Global Affairs Institute, menegaskan bahwa skala kekuatan yang saat ini ditempatkan AS di kawasan masih jauh dari cukup untuk operasi invasi besar. Ia membandingkan dengan invasi Irak tahun 2003 yang melibatkan sekitar 150.000 pasukan koalisi pada tahap awal. “Amerika Serikat saat ini tidak memiliki kekuatan sebesar itu di teater operasi,” ujarnya.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada kapasitas militer Iran. Menurut berbagai estimasi yang dikutip dalam laporan tersebut, Iran memiliki sekitar 570.000 personel aktif dan 350.000 pasukan cadangan, belum termasuk kekuatan paramiliter. Total kekuatan ini mendekati satu juta personel, menjadikan Iran sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di kawasan.

Kevin Budning dari CDA Institute menegaskan bahwa struktur militer Iran masih utuh dan memiliki rantai komando yang efektif. “Ini bukan hanya soal kemampuan menang, tetapi soal biaya perang dan siapa yang mampu bertahan lebih lama,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa bagi Iran, konflik ini bersifat eksistensial, sehingga strategi Teheran adalah menyerap tekanan selama mungkin sambil menunggu perubahan sikap politik di Washington.

Sejumlah laporan lain, termasuk dari Al Jazeera dan International Institute for Strategic Studies, juga menegaskan bahwa Iran telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk menghadapi konflik semacam ini. Selain memiliki rudal balistik jarak pendek dan menengah, Iran juga mengembangkan drone tempur, ranjau laut anti-kapal, serta kemampuan perang asimetris yang efektif di kawasan Teluk.

Iran bahkan telah menunjukkan kemampuannya dengan memblokade sebagian jalur Selat Hormuz, yang mengganggu sekitar sepertiga pasokan minyak dunia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada dinamika militer, tetapi juga memicu lonjakan harga energi global.

Dalam konteks ini, analis menilai pengiriman pasukan tambahan oleh AS lebih merupakan sinyal tekanan diplomatik daripada indikasi langsung invasi besar-besaran. Salt menyebut langkah tersebut sebagai “coercive diplomatic signal” untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan, khususnya terkait pembukaan kembali Selat Hormuz.

Baca Juga

Serangan AS-Israel Hantam Situs Militer di Isfahan, Ketegangan Selat Hormuz Kian Memuncak

Meski demikian, opsi operasi terbatas tetap terbuka. Salah satu target strategis yang disebut adalah Pulau Kharg, pusat ekspor minyak utama Iran yang menampung sekitar 90% pengiriman minyak negara tersebut. Namun, Budning menegaskan bahwa upaya merebut pulau ini hampir pasti memerlukan operasi militer gabungan lintas matra—darat, laut, dan udara—yang kompleks dan berisiko tinggi.

Selain itu, serangan terhadap target strategis seperti Kharg Island berpotensi memicu eskalasi lebih luas, termasuk serangan balasan terhadap infrastruktur energi di negara-negara Teluk serta gangguan jalur pelayaran lain seperti Laut Merah oleh kelompok proksi Iran.

Dalam perkembangan terbaru, Trump juga kembali mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi Iran, termasuk pembangkit listrik dan ladang minyak, jika kesepakatan tidak segera tercapai dan Selat Hormuz tidak dibuka kembali untuk perdagangan internasional.

Namun demikian, sejumlah analis menilai opsi militer AS mulai menghadapi keterbatasan. “Pertanyaannya bukan apakah AS dan Israel bisa memenangkan perang melawan Iran, tetapi apakah mereka bisa melakukannya dengan cepat, efisien, dan dengan biaya yang dapat diterima,” kata Budning.

Dengan mendekatnya pemilu sela (midterms) di AS dan menurunnya dukungan domestik terhadap perang, Trump diperkirakan akan mencari jalan keluar dalam waktu relatif dekat. Salah satu skenario yang mencuat adalah deklarasi kemenangan sepihak, terlepas dari kondisi sebenarnya di lapangan.

Situasi ini menempatkan konflik pada titik kritis: antara eskalasi menuju keterlibatan darat yang lebih dalam, atau justru menuju de-eskalasi melalui tekanan diplomatik. Namun satu hal yang pasti, setelah lebih dari sebulan perang berlangsung, kemenangan cepat yang diharapkan belum juga terwujud, dan biaya konflik— baik militer maupun ekonomi— terus meningkat.