AS Perpanjang Relaksasi Minyak Rusia Demi Redam Krisis Energi Global
Poin Penting
|
WASHINGTON DC, investortrust.id - Pemerintahan Donald Trump memperpanjang kebijakan relaksasi (waiver) yang memungkinkan negara-negara tetap membeli minyak Rusia yang dikenai sanksi, di tengah tekanan global akibat lonjakan harga energi imbas konflik Iran.
Departemen Keuangan AS memberikan perpanjangan izin selama sekitar satu bulan, memungkinkan pembelian minyak mentah dan produk petroleum Rusia yang sudah dimuat di kapal hingga 16 Mei. Kebijakan ini menggantikan waiver sebelumnya yang berakhir pada 11 April, dengan pengecualian untuk transaksi yang melibatkan Iran, Kuba, dan Korea Utara.
Baca Juga
Bahlil Lapor ke Prabowo, Amankan Pasokan Minyak Mentah dari Rusia
Langkah tersebut mencerminkan upaya Washington menahan lonjakan harga energi global yang melonjak tajam sejak perang antara AS-Israel dan Iran. Sejumlah negara Asia yang terdampak krisis energi mendesak AS agar membuka kembali akses pasokan alternatif ke pasar.
Seorang juru bicara Departemen Keuangan menyatakan bahwa kebijakan ini diambil seiring percepatan negosiasi dengan Iran. Namun, keputusan ini menjadi pembalikan arah, setelah sebelumnya Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan tidak akan memperpanjang waiver untuk minyak Rusia maupun Iran.
Harga minyak global sempat anjlok sekitar 9% menjadi kisaran US$90 per barel setelah Iran sementara membuka kembali jalur Selat Hormuz. Meski demikian, Badan Energi Internasional menyebut konflik ini telah menciptakan gangguan pasokan energi terburuk dalam sejarah.
Perang yang memasuki pekan kedelapan telah merusak lebih dari 80 fasilitas minyak dan gas di Timur Tengah. Teheran telah memperingatkan akan menutup Selat Hormuz jika blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran terus berlanjut.
Baca Juga
Secara politik, lonjakan harga minyak menjadi ancaman bagi Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu November. Negara-negara mitra, termasuk dalam forum G20 dan lembaga seperti Bank Dunia serta IMF, juga mendesak perpanjangan kebijakan tersebut.
Utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, menyebut perpanjangan ini akan memengaruhi tambahan 100 juta barel minyak Rusia, sehingga total volume yang terdampak mencapai 200 juta barel.
Namun kebijakan ini menuai kritik keras dari anggota parlemen AS lintas partai. Mereka menilai waiver tersebut berpotensi memperkuat ekonomi Rusia di tengah perang Ukraina, sekaligus melemahkan tekanan Barat terhadap Moskow. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bahkan menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melonggarkan sanksi terhadap Rusia.
Menurut analis Brett Erickson dari firma konsultasi Obsidian Risk Advisors, perpanjangan ini kemungkinan bukan yang terakhir. “Konflik ini telah menimbulkan kerusakan jangka panjang pada pasar energi global, sementara instrumen untuk menstabilkannya hampir habis,” ujarnya, dikutip dari CNBC, Minggu (19/4/2026).