Apakah Kapal Indonesia Diizinkan Iran Melintas Selat Hormuz?
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Pertanyaan mengenai apakah kapal Indonesia diizinkan melintas Selat Hormuz di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel kini menjadi krusial, seiring perubahan drastis aturan main di jalur energi paling strategis dunia tersebut. Dalam situasi konflik terbuka sejak 28 Februari 2026, Iran tidak lagi menerapkan prinsip kebebasan pelayaran sebagaimana diatur hukum internasional, melainkan pendekatan selektif berbasis geopolitik dan persepsi keberpihakan.
Berdasarkan laporan Reuters yang diterbitkan pada 24 Maret 2026, Iran secara resmi menyatakan kepada Dewan Keamanan PBB dan International Maritime Organization (IMO) bahwa hanya kapal yang dikategorikan sebagai “non-hostile” (tidak bermusuhan) yang diizinkan melintas Selat Hormuz, dengan syarat berkoordinasi dengan otoritas Iran. Kebijakan ini secara eksplisit mengecualikan kapal yang dianggap terkait atau mendukung Amerika Serikat, Israel, maupun sekutunya.
Pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi Iran dalam mengendalikan jalur yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Sejak awal Maret 2026, lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan anjlok drastis, bahkan sempat hampir terhenti akibat ancaman militer, ranjau laut, dan serangan terhadap kapal komersial.
Baca Juga
Iran Buka Selat Hormuz untuk Kapal dari Negara Sahabat, 5 Negara Ini Beberapa di Antaranya
Dalam praktiknya, Iran tidak sepenuhnya menutup selat, tetapi menerapkan sistem seleksi ketat. Kapal yang ingin melintas harus melalui jalur khusus yang dikontrol Garda Revolusi Iran (IRGC), bahkan dalam beberapa kasus dilaporkan harus membayar biaya untuk mendapatkan jaminan keamanan. Model ini oleh sejumlah analis disebut sebagai “toll booth geopolitics”, di mana akses ditentukan oleh kepentingan strategis Iran.
Di tengah kondisi tersebut, sejumlah negara berhasil mendapatkan akses melalui jalur diplomasi. Malaysia menjadi contoh paling menonjol. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 26 Maret 2026 menyatakan bahwa kapal-kapal Malaysia kini diizinkan melintas setelah melakukan pembicaraan intensif dengan Iran dan negara-negara kawasan.
Laporan The Guardian pada 27 Maret 2026 juga menguatkan bahwa akses tersebut diberikan setelah pendekatan diplomatik Malaysia, yang secara politik mengambil posisi kritis terhadap aksi militer AS dan Israel. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa status “non-hostile” tidak hanya ditentukan oleh netralitas formal, tetapi juga oleh sikap politik yang jelas di mata Teheran.
Selain Malaysia, Iran juga dilaporkan memberikan akses kepada kapal dari negara-negara seperti China, India, Pakistan, Rusia, dan Turki—yang dinilai tidak berpihak pada blok Barat dalam konflik ini. Beberapa kapal bahkan menggunakan identitas atau sinyal tertentu untuk menunjukkan afiliasi netral agar dapat melintas dengan aman.
Baca Juga
Sebaliknya, kapal dari negara yang dianggap sekutu AS menghadapi risiko tinggi, mulai dari penahanan, serangan, hingga larangan total melintas. Iran secara terbuka menyatakan akan menargetkan kapal yang dianggap mendukung agresi terhadap wilayahnya, menjadikan Selat Hormuz sebagai alat tekanan strategis.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa Iran secara resmi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diberikan akses prioritas. Bahkan, laporan media nasional yang mengutip pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Kamis (26/3/2026) menyebut bahwa Selat Hormuz belum dibuka untuk kapal Indonesia, sehingga pemerintah diminta mencari alternatif pasokan energi.
Posisi Indonesia yang cenderung netral secara diplomatik memang memberi peluang untuk dikategorikan sebagai “non-hostile”. Namun, dalam praktik geopolitik saat ini, netralitas tidak selalu cukup. Iran menilai bukan hanya sikap resmi, tetapi juga posisi politik, hubungan strategis, dan bahkan persepsi publik suatu negara terhadap konflik.
Baca Juga
Iran Isyaratkan Jalur Aman Terbatas Hormuz, Harga Minyak Turun Lebih dari 2%
Artinya, tanpa langkah diplomasi aktif seperti yang dilakukan Malaysia, kapal Indonesia berpotensi menghadapi beberapa skenario. Pertama, diizinkan melintas tetapi harus melalui koordinasi ketat dengan otoritas Iran. Kedua, dikenakan biaya atau syarat tambahan untuk keamanan. Ketiga, dalam kondisi tertentu, ditolak atau dihalangi jika dianggap tidak memenuhi kriteria “aman”.
Situasi ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola jalur laut global. Selat Hormuz yang sebelumnya menjadi jalur bebas kini berubah menjadi wilayah kontrol militer dan politik yang sangat ketat. Hukum internasional tetap berlaku secara normatif, tetapi di lapangan ditentukan oleh kekuatan dan kepentingan.
Bagi Indonesia, implikasinya tidak hanya pada aspek pelayaran, tetapi juga ketahanan energi nasional. Ketergantungan terhadap impor minyak membuat akses ke Selat Hormuz menjadi faktor kritikal dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik.
Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan apakah kapal Indonesia diizinkan melintas Selat Hormuz tidak bisa dijawab secara hitam-putih. Secara prinsip, Indonesia memiliki peluang karena tidak terlibat langsung dalam konflik. Namun secara praktik, akses tersebut sangat bergantung pada bagaimana Iran memandang posisi Indonesia dalam peta geopolitik saat ini.