Krisis Energi dan Urgensi Akselerasi EBT di Indonesia
Poin Penting
|
Oleh: Whisnu Bagus dan Hari Gunarto
JAKARTA, investortrust.id – Eskalasi konflik di Timur tengah sebagai imbas perang Iran vs Israel-AS yang sudah berlangsung hampir sebulan membuat harga minyak meroket dengan rentetan efek dominonya. Turbulensi geopolitik global ini kian menyentak semua negara untuk tidak bergantung pada energi fosil sekaligus menggugah pentingnya pengembangan energi alternatif, terutama energi baru terbarukan (EBT).
Indonesia adalah salah satu yang terpukul oleh meroketnya harga minyak lantaran ketergantungan impor minyak dan BBM yang tinggi. Konsumsi minyak nasional saat ini mencapai 1,5–1,6 juta barel per hari, ironisnya produksi domestik hanya berkisar 600–770.000 barel per hari (bph). Artinya, defisit minyak mencapai hampir 1 juta barel per hari—yang harus ditutup melalui impor minyak mentah dan BBM jadi.
Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), komposisi impor minyak mentah Indonesia pada 2025 berasal dari berbagai negara mitra sehingga sumbernya terdiversifikasi, yakni Nigeria sebesar 34,07 juta barel atau sekitar 25%, Angola sebesar 28,5 juta barel atau 21%, Arab Saudi sebesar 25,36 juta barel atau sekitar 19%, Brasil 9%, Australia 8%, serta sejumlah negara lainnya seperti Gabon, Amerika Serikat (AS), dan Malaysia.
Karena itulah, melepas bertahap dari ketergantungan minyak menjadi sangat krusial. Indonesia termasuk yang sedang agresif mengembangkan EBT, meskipun jalannya tertatih. Pencapaiannya masih berada di etape awal. Data-data menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pemanfaatan EBT tinggi terbukti lebih resilien terhadap guncangan harga energi saat ini, sementara negara yang masih bergantung pada energi fosil menghadapi tekanan ekonomi lebih besar. Indonesia yang separuh kebutuhan bahan bakar minyak (BBM)-nya harus diimpor termasuk paling terpukul, fiskal mengalami tekanan hebat.
Negara-negara seperti Islandia, Norwegia, dan Swedia menjadi contoh keberhasilan transisi energi. Islandia, misalnya, mampu memenuhi lebih dari 85% kebutuhan energinya dari sumber terbarukan, terutama panas bumi dan tenaga air. Norwegia bahkan menghasilkan lebih dari 90% listriknya dari pembangkit listrik tenaga air, menjadikannya salah satu sistem energi paling bersih di dunia.
Denmark dan Jerman menunjukkan kepemimpinan dalam inovasi dan kebijakan energi. Denmark menghasilkan lebih dari separuh listriknya dari tenaga angin, sementara Jerman melalui program Energiewende berhasil mendorong kontribusi EBT hingga sekitar 50% dalam sektor listrik.
Dalam skala global, China dan Amerika Serikat memimpin dari sisi kapasitas. China menjadi produsen energi surya dan angin terbesar di dunia, sementara Amerika Serikat terus mempercepat investasi di sektor energi bersih, menjadikan keduanya pemain utama dalam transformasi energi global.
Menurut laporan International Energy Agency dan International Renewable Energy Agency, negara dengan penetrasi EBT tinggi cenderung lebih stabil dalam menghadapi volatilitas harga energi global. Hal ini karena mereka memiliki sumber energi domestik yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada impor bahan bakar fosil.
Berdasarkan data yang dihimpun akademisi Stanford University, terdapat sejumlah negara yang sistem kelistrikannya telah sepenuhnya ditopang energi terbarukan, antara lain Albania, Bhutan, Nepal, Islandia, Lesotho, Republik Afrika Tengah, dan Saint Georgia.
Baca Juga
Potensi EBT Nasional
Di Indonesia, narasi ihwal EBT yang bergaung selama ini selalu meninabobokan kita: potensi EBT berlimpah ruah. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 3.687 Giga Watt (GW). Namun, sejauh ini yang termanfaatkan baru 15,2 (GW) atau 0,4%. Potensi tersebut meliputi panas bumi sebesar 24 GW, hidro 95 MW, angin 155 GM, bioenergi 57 GW, laut 63 GW dan yang terbesar adalah energi surya sebesar 3.294 MW.
Guna mengakselerasi EBT, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 bakal menambah kapasitas energi bersih ini sebesar 42,6 GW. Itu tersebar di Sumatra sekitar 9,5 GW, Kalimantan 3,5 GW, Sulawesi 7,7 GW, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 2,3 GW, sementara Jawa, Madura, Bali 19,6 GW.
Tambahan kapasitas 42,6 GW tersebut membutuhkan investasi Rp 1.682 triliun. “Jika terwujud, semua itu bakal menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 760.000 orang dan dapat menurunkan emisi sebesar 129,5 juta ton CO2,” ucap Yuliot.
Hingga saat ini, bauran EBT pada energy mix nasional baru sekitar 16%, selebihnya didominasi batu bara sebesar 38,01%, minyak bumi 29,4%, serta gas bumi 16,69%.
Sedangkan total kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT baru sekitar 15,2 GM atau 14,5% dari total pembangkit nasional sebesar 105 GW.
Yuliot menekankan, pengembangan EBT bukan semata demi perbaikan iklim dan tangga menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, tapi juga mewujudkan program energi berkeadilan sosial. Sebab, EBT dapat berperan dalam pemenuhan rasio elektrifikasi 100% pada akhir 2029, dari posisi 98,51% per Maret 2025. Dia lantas menunjuk ada 1.287.000 rumah tangga di 10.068 lokasi yang tersebar di 5.821 desa yang belum menikmati aliran listrik. Di dalamnya termasuk 550.000 rumah tangga kurang mampu.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi mengklaim bahwa EBT yang mencapai 16-17% saat ini sejatinya cukup menggembirakan. Hal ini mengingat target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan RUPTL PLN untuk tahun 2025 adalah sebesar 15,9%.
Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Raditya Yudha Wiranegara mengungkapkan, bauran energi terbarukan Indonesia sempat mencapai sekitar 16% pada semester I-2025, tetapi turun menjadi 15,75% berdasarkan data terbaru pemerintah.
Hingga awal 2026, rincian kontribusi setiap jenis energi terbarukan meliputi tenaga air (PLTA) sekitar 7–8% dari total energi nasional, bioenergi (biodiesel, biomassa) sebesar 3–4%, panas bumi (geothermal) 2–3%, tenaga surya (PLTS) sekitar 1%, serta tenaga angin (PLTB) dan energi sampah (waste to energy/WTE) masing-masing kurang dari 1%.
Meski menunjukkan tren peningkatan, Raditya menilai capaian tersebut belum cukup untuk mencapai target 23% pada 2030 sesuai Kebijakan Energi Nasional. “Tanpa gebrakan yang berarti, saya pikir hal ini akan menjadi sulit untuk dipenuhi. Kita harus mengakselerasi dengan kecepatan penuh,” ujar Raditya kepada Investortrust.
Sepengetahuan Raditya, belum ada negara yang sepenuhnya mencapai kedaulatan energi berbasis EBT di seluruh sektor, termasuk transportasi, industri, dan bangunan. Namun, beberapa negara telah berhasil mencapai 100% energi terbarukan di sektor kelistrikan.
Dia mengingatkan bahwa beban fiskal Indonesia terancam dengan kenaikan harga energi global menyusul eskalasi krisis di Timur Tengah. Jika harga minyak global mencapai US$ 100 per barel –melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$ 70 -- maka potensi tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp 240 triliun dibandingkan alokasi subsidi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp 210 triliun.
Di sisi lain, tahun 2026 menjadi titik krusial karena pemerintah mulai membatasi pembangunan pembangkit batu bara (PLTU) dan secara bertahap melakukan terminasi dini. Masa transisi energi tersebut, kata Raditya, menuntut kecepatan implementasi kebijakan, kepastian regulasi, dan dukungan investasi.
Skenario Indonesia ke Depan
Urgensi akselerasi pengembangan EBT selaras dengan target Indonesia mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Dalam konteks ini, menurut Yuliot Tanjung, pemerintah mendorong kebijakan yang kondusif dan pemberian insentif yang yang tepat. Selain secara detail menyusun strategi pengembangan berbagai jenis EBT potensial, Indonesia juga menerapkan sirkular ekonomi, termasuk mengolah sampah menjadi energi, mendorong program hilirisasi dan industrialisasi yang berbasis sumber daya alam, mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berbasiskan industri energi hijau.
Dalam konteks EBT, PT PLN (Persero) adalah perusahaan yang sangat berkepentingan dari sisi pembangkit. Untuk itu, melalui PT PLN Indonesia Power (PLN IP), disusunlah strategi jangka pendek hingga panjang dalam akselerasi pengembangan energi bersih, peningkatan efisiensi pembangkit, serta transformasi pembangkit berbasis batu bara. Transisi energi yang dijalankan PLN mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT PLN Indonesia Power (PLN IP) Agung Siswanto menjelaskan, dalam fase jangka pendek hingga 2034, perusahaan memfokuskan dekarbonisasi operasi pembangkit. "Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan pembangkit variabel yang dipadukan dengan sistem penyimpanan baterai," kata Agung, Senin (9/3/2026).
Baca Juga
'Waste to Energy' Penting bagi Transisi Energi, Ini Catatan Kajian Tenggara Strategics
Total kapasitas energi terbarukan yang direncanakan dalam periode ini mencapai 23 GW. Selain itu, perusahaan mulai melakukan riset dan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan proyek percontohan berkapasitas 250 megawat (MW).
Di sisi pembangkit berbasis gas, PLN IP merencanakan pembangunan pembangkit baru berkapasitas sekitar 3,65 GW sebagai bagian dari strategi transisi dari batu bara menuju sumber energi yang lebih bersih.
Adapun pembangkit batu bara yang masih beroperasi ditingkatkan efisiensinya melalui teknologi high efficiency low emission, seperti ultra-supercritical dan supercritical dengan kapasitas sekitar 2,6 GW.
Selain itu, PLN IP mengembangkan konsep klaster hybrid yang menggabungkan pembangkit batu bara dengan energi terbarukan untuk mengurangi emisi secara bertahap.
Transformasi juga mencakup penggunaan biomassa sebagai bahan bakar campuran di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dalam tahap awal, cofiring biomassa direncanakan diterapkan di pembangkit dengan total kapasitas sekitar 9,5 GW dengan tingkat pencampuran antara 1% hingga 5%.
Upaya lain adalah mulai menguji teknologi cofiring hidrogen pada pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) serta penggunaan biofuel pada pembangkit mesin diesel dan gas. Teknologi ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil secara bertahap.
Fase Menengah
Untuk fase menengah hingga 2050, skenario PLN adalah meningkatkan skala pengembangan energi terbarukan secara signifikan, dengan tambahan kapasitas pembangkit energi bersih 62 GW.
Selain itu, proyek pembangkit listrik tenaga nuklir juga direncanakan berkembang hingga mencapai kapasitas sekitar 7 GW. "Nuklir dipandang sebagai salah satu opsi pembangkit rendah emisi yang mampu menyediakan listrik stabil dalam jangka panjang," kata dia.
Dalam fase ini, beberapa pembangkit batu bara juga akan mulai beralih menggunakan bahan bakar alternatif, seperti amonia hijau atau biofuel. Teknologi pembakaran bersama biomassa juga diperluas, termasuk peningkatan tingkat cofiring hingga 10% sampai 50%.
Di sisi lain, sebagian pembangkit batu bara akan memasuki masa pensiun secara alami. Setidaknya 5,5 GW pembangkit batu bara akan berhenti beroperasi secara bertahap dalam fase ini.
Baca Juga
Danantara Kantongi Investasi Rp 23,6 Triliun untuk Proyek PLTS 50 GW
Perusahaan juga menyiapkan penerapan teknologi carbon capture storage (CCS) dan carbon capture utilization storage (CCUS) pada pembangkit listrik tenaga uap. Teknologi ini memungkinkan emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil ditangkap dan disimpan sehingga tidak dilepaskan ke atmosfer. Pada tahap awal, proyek percontohan teknologi CCS diterapkan di pembangkit batu bara berkapasitas 0,8 GW yang berlanjut ke total 5 GW pada tahap berikutnya.
Memasuki fase jangka panjang hingga 2060, perusahaan mempertimbangkan pemanfaatan hidrogen secara lebih luas sebagai bahan bakar pembangkit. Beberapa pembangkit listrik tenaga gas direncanakan mampu menggunakan hidrogen hingga 100% sebagai bahan bakar.
Selain itu, sistem pembangkit hybrid yang menggabungkan pembangkit tenaga surya dengan baterai juga mulai dikembangkan untuk mendukung sistem kelistrikan yang lebih fleksibel dan rendah emisi.
Energi Surya
Di kategori energi terbarukan, energi surya yang berada di peringkat satu dari segi potensi bakal dikembangkan secara besar-besaran. Apalagi, kata Eniya Listiani, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangungan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 GW, terutama untuk melistriki desa-desa di seluruh penjuru Tanah Air.
Bahkan ada opsi pembangunan solar panel menjadi bagian dari pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Dengan demikian program ini juga bakal mendorong pemerataan dan swasembada energi bagi seluruh masyarakat,” tutur Eniya.
Secara terpisah, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menyatakan, perseroan memastikan modul solar photovoltaic (PV) atau panel surya yang dibangun dengan kapasitas produksi 1,4 GW per tahun mulai beroperasi penuh di tahun ini. Pabrik yang berlokasi di Deltamas, Karawang ini menggunakan teknologi terbaru dari Tiongkok yang dapat menghasilkan modul surya berdaya efisiensi tinggi.
“Langkah Pertamina ini merefleksikan bahwa perseroan menempatkan green energy ini bukan hanya sekadar green business, tapi green movement. Karena itulah, dari enam subholding yang dibentuk Pertamina, salah satunya adalah Subholding Power and New Renewable Energy,” tutur Agung.
Raditya Yudha juga menilai energi surya atau PLTS bakal menjadi tulang punggung energi masa depan Indonesia. Penurunan biaya teknologi yang signifikan menjadi faktor utama. “Secara global biaya PLTS telah turun hingga 90% dalam satu dekade terakhir. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya adopsi teknologi,“ kata Raditya seraya menambahkan bahwa proyek PLTS skala besar umumnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua tahun.
Baca Juga
Prospek Energi Panas Bumi RI Besar, Kapasitas Diproyeksi 3,8 GW
Geothermal
Untuk energi panas bumi (geothermal), Indonesia merupakan produsen terbesar kedua di dunia setelah AS. Saat ini perusahaan yang menekuni panas bumi tengah menikmati masa booming. Harga sahamnya di bursa terus melambung. Total kapasitas terpasang nasional pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) mencapai 2,36 GW, meliputi 800 MW milik BUMN dan 1,3 GW swasta. Di tingkat nasional, Indonesia menargetkan tambahan sekitar 5,2 GW geothermal hingga 2034.
Salah satu perusahaan yang fokus dalam pengembangan energi panas bumi adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), produsen listrik panas bumi terbesar di Indonesia dalam satu entitas bisnis. Per awal 2026, PGE mengelola kapasitas terpasang sekitar 727 MW yang tersebar di enam wilayah operasi utama: Kamojang, Ulubelu, Lahendong, Lumut Balai, Karaha, dan Sibayak.
PGE saat ini mengembangkan beberapa proyek ekspansi, yakni PLTP Hululais Unit 1 & 2 di Bengkulu berkapasitas 110 MW dan program co-generation berbasis panas bumi dengan potensi tambahan 230 MW.
Dalam portofolio jangka menengah, PGE bersama PLN Indonesia Power mengidentifikasi 19 proyek geothermal yang berpotensi menambah sekitar 530 MW kapasitas baru dalam beberapa tahun mendatang. PGE tengah mengebut agar mampu mencapai kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan dan 1,8 GW pada 2033.
Di lini swasta, Star Energy (grup Barito) mengoperasikan tiga lapangan panas bumi dengan total kapasitas 875 MW, memosisikan sebagai operator panas bumi swasta terbesar di Tanah Air. Di luar itu, Sarulla Operations Ltd di Sumatra Utara mengoperasikan tiga unit geothermal berkapasitas total 330 MW, milik konsorsium Medco dan Itochu.
Bioenergi
Sementara itu, salah satu program strategis transisi energi bersih adalah mandatori biodiesel yang dilakukan bertahap. Saat ini Indonesia berada di level percampuran minyak sawit 40% (B40) yang dilanjutkan ke B45 dan tahun ini B50.
Kebutuhan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbahan baku minyak sawit untuk merealisasikan program B45 diperkirakan mencapai 17 juta kiloliter (KL) dan meningkat lagi jadi 19 juta KL jika B50 diterapkan pada 2026.
Ketika program B40 dijalankan, devisa yang bisa dihemat karena mengurangi impor BBM sebesar US$ 9,3 miliar atau setara Rp 147,5 triliun. Implementasi biodiesel juga meningkatkan nilai tambah dalam negeri sekitar Rp 20,98 triliun serta menciptakan 2 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor terkait.
Agung Wicaksono menyebutkan bahwa pengembangan bioenergi yang juga dijalankan Pertamina adalah konversi dari minyak jelantah menjadi bioavtur sebagai bahan bakar pesawat. “Pertamina saat ini banyak mengumpulkan minyak jelantah dari hotel, restoran, dan sejumlah kafe. Masyarakat juga bisa datang mengumpulkan minyak jelantah yang kami hargai Rp 5.500 - Rp 6.000 per liter. Sekarang sudah ada 35 lokasi pengumpulan di Jabodetabek Jawa, termasuk di SPBU," ungkap Agung.
Pertamina telah melakukan ujicoba bahan bakar berbasis jelantah atau sustainable aviation fuel (SAF). Pada 20 Agustus 2025, Pelita Air telah berhasil melaksanakan penerbangan perdana dengan menggunakan SAF yang diproses di Green Refinery Cilacap melalui metode co-processing dengan 2,5% minyak jelantah pada rute Jakarta-Bali.
Di lain sisi, pembangkit berbasis tenaga angin atau bayu (PLTB) relatif tertinggal dibanding yang lain. PLTB di Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan, namun sektor ini dinilai amat strategis karena potensi teknis yang besar di wilayah pesisir dan kepulauan. Sejauh ini, kapasitas terpasang PLTB nasional masih relatif kecil, sekitar 150–160 MW, yang berasal dari dua proyek skala utilitas di Sulawesi Selatan. Proyek ini dikembangkan oleh UPC Renewables dan mitra lokal.
Dalam RUPTL 2025–2034, Indonesia menargetkan kapasitas PLTB sekitar 5 GW pada 2030 kemudian naik ke 7,2 GW pada 2034.
Baca Juga
PLN Siapkan Pembangkit Nuklir 500 MW, Faktor Geopolitik Jadi Penentu
PLTN
Di luar energi terbarukan, Indonesia juga sudah lama berambisi memiliki pembangkit berbasis energi baru, yakni nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Agung Siswanto menuturkan bahwa PLN kini tengah menyiapkan PLTN berbasis small modular reactor berkapasitas 500 megawatt (MW). Dari jumlah itu, PT PLN Indonesia Power (PLN IP) sebesar 250 MW di Kalimantan dan PLN Nusantara Power (PLN NP) 250 MW di Jambi. Ini merupakan penugasan pemerintah. Proyek ini masih berada pada tahap awal, termasuk pengembangan riset dan pengkajian teknologi
Hingga kini, pemilihan teknologi PLTN menjadi isu krusial karena melibatkan kerja sama dengan negara penyedia teknologi, seperti China, Amerika Serikat (AS), Prancis, Korea Selatan, hingga Kanada. Keputusan akhir mengenai teknologi yang dipilih masih menunggu kebijakan pemerintah. Sejumlah negara telah menyatakan minat untuk bekerja sama dan mengundang Indonesia dalam penjajakan lebih lanjut. Nantinya, pemilihan mitra dilakukan melalui mekanisme tender terbuka.
Energi nuklir memiliki keunggulan signifikan dibandingkan pembangkit konvensional. Sekali pengisian bahan bakar, pembangkit dapat beroperasi hingga sekitar 10 tahun. Selain itu, teknologi terbaru juga memiliki sistem keamanan yang lebih canggih. “Nuklir itu sangat luar biasa efisien. Teknologi sekarang dari sisi pengamanan juga luar biasa, kalau terjadi apa-apa langsung off,” kata Agung.
Kementerian ESDM menargetkan PLTN pertama beroperasi di Indonesia pada 2032-2034. Pengembangan ini mencakup pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) dan penyusunan regulasi pengelolaan bahan radioaktif.
Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUKN), pemerintah menetapkan target kapasitas nuklir sebesar 35 GW pada tahun 2060.
Baca Juga
Transisi Listrik Industri Bertahap, ESDM Jaga Keandalan Pasokan
Insentif Masih Kurang
Sebagai industri yang relatif dalam fase awal pengembangan, EBT membutuhkan dukungan insentif seperti yang telah ditempuh banyak negara.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang ESDM, Aryo Djojohadikusumo berpendapat bahwa kebijakan roadmap energi terbarukan harus diikuti oleh insentif fiskal dan non-fiskal yang komprehensif agar investor tertarik. Mengingat investasi awal EBT sangat mahal, butuh dukungan tax holiday, pembiayaan murah, dan jaminan pembelian listrik dari PLN. Tanpa paket insentif, target EBT sulit terwujud karena kalah bersaing dengan PLTU (berbasis batu bara) yang telah tersubsidi secara implisit.
Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) secara konsisten menyoroti bahwa masalah utama EBT bukan hanya harga listrik, tetapi perlunya penyederhanaan proses perizinan dan kepastian waktu proyek. Ini bentuk insentif yang sama pentingnya dibanding subsidi atau tarif. Bagi pengembang EBT, kepastian waktu sangat penting untuk mengurangi biaya bunga dan meningkatkan kelayakan proyek di mata bank.
Fabby Tumiwa, CEO Institute for Essentials Services Reform (IESR) berpandangan bahwa investasi EBT Indonesia masih jauh di bawah tren global. Untuk itu diperlukan insentif fiskal, kepastian kebijakan, serta implementasi yang konsisten untuk menarik investasi. “Target energi terbarukan sering kali tidak tercapai bukan karena target terlalu tinggi, tetapi karena eksekusi kebijakan dan insentif tidak berjalan,” kritik dia.
Ada berbagai insentif EBT yang direkomendasikan para pelaku industri, asosiasi, dan pengamat. Di antaranya adalah insentif tax holiday dan tax allowance, pembebasan bea impor peralatan energi terbarukan, dan depresiasi dipercepat untuk aset EBT. Selain itu juga feed-in tariff yang stabil atau skema harga berbasis lelang dengan batas bawah yang bankable. Sebab, tanpa tarif yang pasti, bank tidak bersedia memberikan pembiayaan proyek.
Selain itu adalah jaminan pembelian listrik oleh PLN, terutama kepastian offtake jangka panjang dan kontrak jual-beli (PPA) yang tidak berubah setelah proyek berjalan. Perlu juga skema penjaminan risiko khusus untuk eksplorasi geothermal.
Baca Juga
Investasi EBT Rp 892 Triliun, Indonesia Bidik 62 GW untuk NZE 2060
Iklim bisnis EBT yang dinilai relatif kurang kondusif itulah yang membuat investor asing memandang Indonesia berisiko lebih tinggi dibanding Vietnam atau India, meski potensi sumber daya EBT lebih besar. Dua negara itu sekadar contoh yang sukses mengakselerasi kapasitas EBT karena mengombinasikan tarif listrik yang menarik, insentif fiskal agresif, serta kepastian regulasi jangka panjang.
Intinya, pengembangan energi terbarukan di Indonesia bukan lagi masalah teknologi, tetapi masalah desain kebijakan dan struktur insentif. Tanpa reformasi insentif yang signifikan—baik fiskal, regulasi, maupun pembiayaan—Indonesia berisiko gagal mencapai target bauran energi terbarukan dan kehilangan momentum investasi global di sektor energi bersih.
Demikianlah, percepatan transisi energi menjadi krusial tidak hanya untuk memenuhi komitmen lingkungan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, tanpa percepatan kebijakan, investasi, dan reformasi sistem energi, kesenjangan dengan negara-negara maju dalam pemanfaatan EBT bakal kian lebar menganga.
Agenda akselerasi EBT bukan sekadar upaya menggapai target, tetapi melindungi ekonomi nasional dari gejolak energi global karena ketahanan energi hari ini adalah kedaulatan ekonomi esok hari. Tanpa percepatan EBT, Indonesia tidak hanya kian tertinggal, tetapi juga tetap rentan terhadap krisis energi global. ***