PLN Siapkan Pembangkit Nuklir 500 MW, Faktor Geopolitik Jadi Penentu

JAKARTA, Investortrust.id - PT PLN (Persero) mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berbasis small modular reactor berkapasitas 500 megawatt (MW) di tengah upaya menjaga pasokan energi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Dari jumlah itu, PT PLN Indonesia Power (PLN IP) sebesar 250 MW dan PLN Nusantara Power (PLN NP) 250 MW.

Penugasan tersebut menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional yang diarahkan oleh pemerintah, termasuk pengembangan teknologi pembangkit bersih dan penguatan sistem kelistrikan jangka panjang.

Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT PLN Indonesia Power (PLN IP) Agung Siswanto menjelaskan bahwa proyek ini masih berada pada tahap awal, termasuk pengembangan riset dan pengkajian teknologi. Pihaknya menyebut fasilitas pengembangan nuklir tengah disiapkan di Kalimantan Barat (Kalbar), sementara entitas lain di bawah PLN, yaitu PLN Nusantara Power (PLN NP), mengembangkan proyek serupa di Jambi dengan kapasitas yang sama, yakni 250 MW.

Menurutnya, proyek nuklir tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Pemilihan teknologi menjadi isu krusial karena melibatkan kerja sama dengan negara penyedia teknologi, seperti China, Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, hingga Kanada. “Ini masih butuh kajian, nuklir ini terkait geopolitik, kita pakai teknologi yang mana, apakah dari China atau Amerika, kita menunggu goodwill pemerintah,” ujar Agung saat menjawab pertanyaan Investortrust dalam pemaparan strategi PLN IP untuk mencapai net zero emission 2060 dalam kerangka transisi energi yang selaras dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 di Jakarta dikutip Selasa (24/3/2026).

Ia menegaskan bahwa kompleksitas proyek nuklir bukan hanya pada aspek teknis pembangunan reaktor, tetapi juga pada keputusan strategis terkait sumber teknologi dan kemitraan internasional. Pemerintah dinilai memegang peran penting dalam menentukan arah tersebut.

Dari sisi efisiensi, kata Agung, energi nuklir dinilai memiliki keunggulan signifikan dibandingkan pembangkit konvensional. Sekali pengisian bahan bakar, pembangkit dapat beroperasi hingga sekitar 10 tahun. Selain itu, teknologi terbaru juga memiliki sistem keamanan yang lebih canggih. “Nuklir itu sangat luar biasa efisien, sekali isi itu mungkin 10 tahun tidak isi lagi, dan teknologi sekarang dari sisi pengamanan luar biasa, kalau terjadi apa-apa langsung off,” katanya.

Baca Juga

Bauran EBT Nasional Tembus 15,75% di 2025, Masih Meleset dari Target

Namun demikian, keputusan akhir mengenai teknologi yang akan digunakan masih menunggu arah kebijakan pemerintah. Sejumlah negara telah menyatakan minat untuk bekerja sama dan mengundang Indonesia dalam penjajakan lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa jika proyek berlanjut, proses pemilihan mitra akan dilakukan melalui mekanisme tender terbuka.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong pengurangan pembangkit berbasis energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Secara bertahap, pembangkit jenis tersebut akan dikurangi hingga ditargetkan hilang sepenuhnya pada 2060 seiring komitmen menuju net zero emission.

Pengembangan pembangkit nuklir ini dinilai menjadi salah satu solusi untuk menjaga keandalan pasokan listrik di tengah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8%. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, kebutuhan listrik dipastikan akan melonjak sehingga diperlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan.

“Nuklir ini menjadi bagian dari penopang pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika kita tumbuh, pembangkit listrik tidak mengalami shortage,” ujarnya.

Kementerian Energi Sunber Daya Mineral (ESDM) menargetkan operasional PLTN pertama di Indonesia pada 2032-2034, dengan kapasitas awal 250-500 MW di Sumatra dan Kalimantan sebagai bagian dari strategi transisi energi menuju net zero emission 2060. Pengembangan ini mencakup pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) dan penyusunan regulasi pengelolaan bahan radioaktif.

"Energi nuklir merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam transisi energi global. Kebutuhan ini mendorong strategi nasional kita, yang secara eksplisit berpusat pada pemanfaatan energi nuklir untuk menyeimbangkan bauran energi dan mencapai target dekarbonisasi," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam sambutannya di acara The 10th Asia Nuclear Business Platform 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Baca Juga

DEN: Indonesia Percepat Transisi Energi Lewat Biofuel hingga Nuklir

Kementerian ESDM, kata Yuliot, telah mengadopsi sejumlah strategi utama untuk mempercepat transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Langkah-langkah tersebut, meliputi pembakaran bersama biomassa, peralihan bahan bakar, peningkatan efisiensi, moratorium pembangunan PLTU batu bara, serta pengembangan energi terbarukan, hidrogen hijau dan amonia, serta tenaga nuklir. Semua itu dilaksanakan bersamaan dengan penguatan infrastruktur transmisi, penerapan jaringan pintar, dan percepatan penghentian dini PLTU batu bara.

"Rencana Induk Kelistrikan Nasional (RIKN), dan Rencana Bisnis Penyediaan Listrik PLN tonggak pentingnya adalah transisi dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 79/2014 ke No. 40/2025, telah secara eksplisit mewajibkan pemanfaatan energi nuklir untuk menyeimbangkan bauran energi dan mencapai target dekarbonisasi," kata Yuliot.

Kebijakan pengembangan tenaga nuklir di Indonesia didasarkan pada pergeseran strategis untuk menyeimbangkan bauran energi dan mendukung target dekarbonisasi jangka panjang. Di bawah Rencana Umum Energi Nasional (RUKN), pemerintah menetapkan target kapasitas nuklir sebesar 35 GW pada tahun 2060.

Implementasi awal akan dimulai dalam periode perencanaan RUPTL 2025-2034, dengan target penambahan kapasitas nuklir sebesar 0,5 GW (500 MW) sebagai bagian dari bauran energi nasional. "Kapasitas ini direncanakan akan dioperasikan mulai tahun 2032 dan 2033, dengan 250 MW dialokasikan untuk sistem tenaga listrik Sumatera dan 250 MW untuk Kalimantan," tutup Yuliot