Transisi Listrik Industri Bertahap, ESDM Jaga Keandalan Pasokan
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan transisi kelistrikan industri dari captive power ke sistem on-grid harus dilakukan bertahap dengan perencanaan matang, jaminan keandalan pasokan, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar mendukung target transisi energi nasional tanpa mengganggu daya saing industri.
"Sistem kelistrikan nasional menjadi fondasi utama dalam mendorong peralihan menuju bauran energi yang lebih bersih dan efisien," kata Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Fadolly Ardin dalam diskusi Media Editorial Forum Report “The Indonesia Captive Power Decarbonization Blueprint” di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Adapun pembangkit listrik captive merupakan fasilitas listrik yang dibangun dan dioperasikan langsung oleh pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan energinya.
Baca Juga
PLN EPI Pacu Pengembangan LNG 'Midstream' untuk Tekan Biaya Bahan Bakar Pembangkit
Fadolly menyampaikan bahwa pergeseran tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. "Sistem ketenagalistrikan harus diselaraskan dengan kebutuhan industri strategis agar transisi berjalan efektif," kata dia.
Sistem on-grid, yakni sistem listrik terhubung jaringan umum yang dikelola secara terintegrasi, dikembangkan sebagai platform untuk meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) serta efisiensi operasional.
Selama ini, captive power atau pembangkit listrik yang dibangun dan dioperasikan sendiri oleh pelaku industri berkembang sebagai respons atas kebutuhan keandalan dan kepastian pasokan pada fase awal pertumbuhan industri. Skema tersebut dinilai memberi fleksibilitas, terutama ketika sistem kelistrikan nasional belum sepenuhnya menjangkau kawasan industri tertentu.
Namun, seiring berkembangnya infrastruktur jaringan dan pembangkit terintegrasi, integrasi captive power ke sistem on-grid menjadi agenda jangka menengah pemerintah. "Proses tersebut memerlukan penyesuaian teknis dan perencanaan bertahap agar tidak mengganggu kontinuitas produksi," kata dia.
Ia mengakui terdapat tantangan teknis dan ekonomi dalam proses transisi. Dari sisi teknis, pemerintah harus memastikan pembangunan pembangkit dan jaringan dilakukan dengan perencanaan jangka panjang serta menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem selama masa peralihan. "Dari sisi ekonomi, struktur biaya dan investasi eksisting yang telah ditanamkan industri dalam pembangkit mandiri juga menjadi pertimbangan penting," kata Fadolly.
Baca Juga
Danantara: Empat Konsorsium Akan Kelola Pembangkit Listrik Sampah
Pemerintah, lanjutnya, mengambil peran sebagai pengarah sekaligus fasilitator. Otoritas akan menyelaraskan perencanaan sistem ketenagalistrikan dengan kebutuhan industri, menjaga keberlanjutan sistem, serta membuka ruang dialog antara pemerintah, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, dan pelaku usaha.
Menurutnya, keberhasilan transisi ini akan menentukan daya saing industri nasional di tengah tuntutan global terhadap penggunaan energi yang lebih bersih. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, peralihan sistem berisiko menimbulkan beban biaya tambahan atau gangguan pasokan. "Melalui kerangka kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem on-grid dapat menjadi tulang punggung elektrifikasi industri yang lebih efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang," kata dia.