'Waste to Energy' Penting bagi Transisi Energi, Ini Catatan Kajian Tenggara Strategics

JAKARTA, investortrust.id — Penanganan krisis sampah nasional melalui kebijakan waste to energy (WtE) menjadi hal penting untuk diimplementasikan di Indonesia. Program WtE dapat dikembangkan secara lebih rasional sebagai solusi awal pengelolaan sampah perkotaan sekaligus menjadi bagian penting transisi energi nasional.

Hal ini menjadi benang merah dari kajian yang dilakukan Tenggara Strategics. Kajian bertajuk “Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrikˮ yang dilakukan pada 2025 ini disusun berdasarkan analisis kebijakan dan data sekunder, dengan menelaah kerangka regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Kajian ini untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada mampu mendorong pengelolaan sampah lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, membandingkan praktik waste-to-energy di sejumlah negara, seperti Tiongkok, Singapura, dan Swedia, serta mengevaluasi pengalaman proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Indonesia. Kajian Tenggara Strategics ini disampaikan melalui diskusi yang digelar di CSIS Auditorium Pakarti Centre Building, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menyatakan program WtE perlu ditempatkan secara proporsional dalam bauran kebijakan publik. WtE merupakan instrumen kebijakan lintas sektoral untuk penanganan awal sampah yang tidak dapat direduksi melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), sekaligus mendukung transisi energi nasional.

“Tantangannya bukan hanya teknologi, melainkan integrasi kebijakan, tata kelola, dan penerimaan publik,ˮ jelas Intan.

Baca Juga

Cegah Bencana Sampah, Prabowo Kebut 34 Proyek Waste to Energy

Menurut Intan, hasil kajian Tenggara Strategis menunjukkan saat ini Indonesia menghasilkan 56,98 juta ton sampah per tahun, tetapi hanya 33,74% yang berhasil dikelola. Sisanya, sekitar 66,26%, berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem open dumping. Kondisi ini berdampak langsung pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan kasus diare hingga 72% dan asma sebesar 40% di sekitar TPA, serta berkontribusi terhadap 23% emisi gas rumah kaca nasional dari metana.

Kajian ini merespons terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang memperbarui kerangka kebijakan, pembiayaan, dan standar teknologi proyek PLTSa. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 PLTSa hingga 2029, dengan tujuh unit akan dibangun pada 2026. Setiap PLTSa dirancang untuk mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 20 MW listrik.

Melalui Perpres 109/2025, pemerintah menetapkan kebutuhan investasi sekitar Rp 23 triliun per unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi US$ 20 sen per kWh guna meningkatkan kelayakan finansial proyek dan menarik minat investasi swasta.

Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management, Fadli Rahman, menegaskan bahwa peran Danantara dimulai sejak tahap awal perencanaan proyek, khususnya dalam memastikan kualitas tata kelola dan pemilihan teknologi.

“Bagi Danantara Indonesia, WtE bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor. Karena itu, fokus kami adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL) yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,ˮ ujarnya.

Baca Juga

Target Pengelolaan Sampah 52% Belum Tercapai, Pemda Ditegur Keras Menteri LH

Perbandingan Negara Lain

Sementara itu, Guru Besar IPB University, Arief Sabdo Yuwono, menyoroti aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, teknologi WtE modern dapat diterapkan secara aman di Indonesia dengan prasyarat yang ketat.

“Insinerator modern mampu mengurangi volume sampah hingga lebih dari 90% dengan standar pengendalian emisi yang ketat. Kunci keberhasilannya terletak pada pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah nasional serta pengawasan lingkungan yang transparan dan berkelanjutan,ˮ katanya.

Kajian ini juga membandingkan praktik WtE di berbagai negara. Swedia hanya membuang kurang dari 1% sampah ke TPA, Singapura mengandalkan empat fasilitas WtE untuk mengurangi volume sampah hingga 90%. Sementara Tiongkok telah meningkatkan jumlah PLTSa menjadi 696 unit dan mencapai rasio pengolahan sampah 100% melalui WtE. Pembelajaran global ini menunjukkan bahwa WtE dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kebijakan yang konsisten dan tata kelola yang kuat.

Temuan ini menegaskan bahwa waste-to-energy dapat menjadi solusi awal yang rasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Dengan kerangka kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, WtE dapat berperan sebagai instrumen pengelolaan sampah sekaligus mendukung transisi energi nasional.