Investasi EBT Rp 892 Triliun, Indonesia Bidik 62 GW untuk NZE 2060
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 892 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) atau renewable energy berkapasitas 62 gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 dan memperkuat kemandirian energi nasional.
Kebijakan ini sejalan dengan arah pemerintah dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025–2034, yang menempatkan transisi energi sebagai prioritas jangka menengah hingga panjang.
Sekretaris Perusahaan PT PLN Indonesia Power (PLN IP), anak usaha PT PLN yang bergerak di sektor pembangkitan listrik, Agung Siswanto mengatakan investasi tersebut dilakukan secara bertahap dan mencerminkan komitmen besar terhadap pengembangan energi bersih.
Baca Juga
IndoEBTKE ConEx 2026 Dorong Akselerasi Energi Bersih di ASEAN
“Ini yang jelas membangun renewable energy power plant 62 GW. Bayangkan Bapak-Ibu sangat luar biasa sekali. Kira-kira investasi untuk membangun renewable energy ini berapa nilainya? Itu sekitar Rp 892 triliun, bertahap ya,” ujar Agung saat Investortrust menghadiri pemaparan strategi PLN IP untuk mencapai net zero emission 2060 dalam kerangka transisi energi di Jakarta, dikutip Selasa (24/3/2026).
Ia menambahkan bahwa nilai tersebut setara hampir 22% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkisar Rp 3.842 triliun. Menurutnya, skala investasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapai kemandirian energi. “Jadi ini luar biasa kita dalam mengembangkan dan mencapai kemandirian energi yang ditargetkan oleh pemerintah,” kata Agung.
Strategi Transisi dan Dekarbonisasi
Agung menjelaskan bahwa strategi transisi energi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pengembangan energi bersih dan optimalisasi pembangkit berbasis fosil dengan penurunan emisi karbon.
Pengembangan energi baru mencakup pembangkit surya, energi terbarukan lainnya, hingga energi nuklir. Dalam jangka pendek, PLN Indonesia Power juga mengandalkan gas sebagai energi transisi karena memiliki emisi lebih rendah dibandingkan batu bara. Selain itu, efisiensi energi terus ditingkatkan dan sejumlah pembangkit tua mulai dipensiunkan.
Teknologi lain yang digunakan adalah biomassa co-firing, yakni pencampuran bahan bakar biomassa, seperti pelet kayu pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk menekan emisi tanpa investasi besar pada pembangkit baru. “Biomassa co-firing, ini PLTU kemudian disuntikkan dengan bahan biomassa seperti pellet. Jadi investasi tidak perlu baru, tapi kita bisa menekan emisi yang ada,” ujarnya.
Selain itu, perusahaan juga mengembangkan teknologi carbon capture storage, yaitu penangkapan dan penyimpanan karbon, serta energi hidrogen sebagai bagian dari portofolio energi bersih masa depan.
Target Emisi dan Peran EBT
Dalam rencana jangka menengah, pengembangan energi terbarukan ditargetkan mencapai sekitar 23 GW pada periode awal implementasi. Seiring waktu, pembangkit berbasis fosil akan dikurangi secara bertahap hingga hilang sepenuhnya pada 2060.
Agung menyebutkan bahwa program dekarbonisasi telah memiliki target yang terukur, termasuk penurunan emisi karbon dari sekitar 0,76 menjadi 0,46 dalam satuan yang ditetapkan pemerintah. “Ini merupakan leading indicator. Jadi kalau kita bicara 2060 sudah net zero emission, ini yang sudah kita susun secara matang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mencapai nol emisi pada 2060. “2060 itu sudah tidak ada emisi, ini menjadi komitmen bersama,” kata Agung.
Sementara terpisah, Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menegaskan transisi menuju energi hijau menjadi keharusan bagi Indonesia untuk menekan ketergantungan pada energi fosil yang membebani ekonomi dan memperburuk lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan pada ajang Metro TV Green Summit 2026 di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga
Bauran EBT Nasional Tembus 15,75% di 2025, Masih Meleset dari Target
Ia menekankan bahwa arah kebijakan energi nasional harus segera beralih ke energi bersih sebagai respons atas tekanan fiskal dan risiko lingkungan yang kian meningkat. “Ini adalah sebuah keharusan bahwa kita harus masuk ke green energy akhirnya,” kata Sugeng.
Dia menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil semakin memperparah kondisi energi nasional, terutama karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Akibatnya, Indonesia masih harus mengandalkan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar.
Sugeng mengungkapkan produksi minyak mentah nasional berada di kisaran 600.000 barel per hari, sementara konsumsi domestik telah mencapai sekitar 1,62 juta barel per hari. Selisih tersebut sepenuhnya ditutup melalui impor, yang berdampak langsung pada beban anggaran negara. “Artinya apa? Terjadi defisit minyak setiap hari kurang lebih 1.020.000 barrel per hari dan itu adalah impor. Nah ini masalah ekonomi,” ujarnya.
Sugeng menilai ketergantungan terhadap energi fosil tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga risiko lingkungan yang semakin besar. Dominasi batu bara dan BBM, baik di sektor kelistrikan maupun transportasi, masih menjadi tulang punggung sistem energi nasional. “Energi fosil yang hari ini masih menjadi tulang punggung kita, baik di sektor kelistrikan maupun di transportasi itu masih mengandalkan fosil,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Selain itu, penggunaan energi fosil berkontribusi terhadap tingginya emisi karbon dan polusi udara, terutama di wilayah perkotaan.
Sugeng juga menyoroti capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) yang masih belum optimal. Target bauran EBT pada 2025 sebesar 17%–20% dinilai belum tercapai sepenuhnya, sementara kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga
Di sisi lain, ketergantungan terhadap impor energi, termasuk BBM dan liquefied petroleum gas (LPG), terus menekan anggaran subsidi energi setiap tahun. Kondisi ini memperkuat urgensi percepatan transisi energi, baik melalui pengembangan EBT maupun peningkatan efisiensi energi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa transisi energi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu keterjangkauan harga energi bagi masyarakat. Pasalnya, energi fosil hingga saat ini masih menjadi penopang utama aktivitas ekonomi nasional.
Sugeng menegaskan bahwa percepatan transisi energi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi sekaligus menekan beban fiskal dalam jangka panjang.