Siap-Siap, Prabowo Bakal Keluarkan Pepres Pemutihan Utang 6 Juta Petani dan Nelayan
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus hak tagih atau memutihkan utang sebanyak 6 juta petani dan nelayan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Dia menyebutkan bahwa Prabowo bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum pemutihan utang itu.
Baca Juga
Menurut Hashim, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas diketahui masih menyiapkan Perpres tersebut. Prabowo kemungkinan menandatangani Pepres tersebut pekan depan.
"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan," katanya di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rabu (24/10/2024).
Hashim menuturkan utang yang akan dihapus melalui Perpres tersebut adalah utang masa lalu, bahkan beberapa di antaranya adalah utang saat krisis moneter 1998 silam. Meskipun penghapusan buku telah dilakukan, akan tetapi hak tagih dari bank tidak ikut dihapus.
"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus," ungkapnya.
Baca Juga
Hal tersebut membuat banyak petani dan nelayan yang tidak bisa mengakses pinjaman ke perbankan. Sebab, skor kreditnya di Sistem Informasi Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlanjur buruk akibat utang lamanya.
Besaran utangnya juga diklaim tak besar. Hashim menyebut utang petani dan nelayan ke perbankan berada di kisaran Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Alhasil, mereka mau tidak mau meminjam ke rentenir atau pinjaman online (pinjol) dengan bunga pinjaman yang mencekik.
Baca Juga
Ditanya Soal Hapus Tagih Kredit Macet, OJK: Ketentuan Hapus Buku Masih Disusun
"Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus)," tuturnya.
Hashim menambahkan pemutihan utang petani dan nelayan ini sudah dikonsultasikan oleh Prabowo ke tim ekonominya. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.