Menko Airlangga: Sawit, Kopi, Teh, dan Kakao RI Dibebaskan dari Tarif Resiprokal AS

JAKARTA, investortrust.id – Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah Amerika Serikat (AS) setuju mengecualikan atau membebaskan sejumlah komoditas unggulan Indonesia dari tarif resiprokal. Komoditas-komoditas itu di antaranya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), kopi, teh, dan kakao.

“Selain CPO, kopi, teh, dan kakao, pemerintah AS memberikan pengecualian tarif terhadap berbagai produk manufaktur padat karya,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (26/12/2025). Namun, Airlangga tidak merinci produk manufaktur dimaksud.

Sementara itu, saat ditanya pers usai meninjau persiapan program Work From Anywhere (WFA) di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025), Menko Airlangga menjelaskan, tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak termasuk dalam daftar komoditas RI yang dikecualikan dari tarif resiprokal AS. Alhasil, TPT tetap dikenai tarif resiprokal 19%.

Baca Juga

Meski Ada Tarif Resiprokal, Ekspor Nonmigas Indonesia ke AS Tetap Surplus

“Tekstil kan bukan dari alam. Jadi, yang masuk daftar pengecualian adalah produk-produk berbasis sumber daya alam tropis,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari perjanjian tarif resiprokal (agreement on reciprocal tariff/ART) yang dinegosiasikan kedua negara.

Dalam siaran persnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hubungan kerja sama perdagangan dengan AS menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“Seluruh sektor dibahas, termasuk akses kepada critical mineral. Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan dengan badan ekspornya di AS. Ada juga perusahaan AS yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Jadi, itu akses terhadap critical mineral yang disediakan pemerintah,” papar dia.

Baca Juga

Indonesia Minta Kesepakatan Tarif Resiprokal Dimuat di Perjanjian Dagang

Menurut Menko Airlangga, pemerintah RI dan United States Trade Representative (USTR) telah menyepakati seluruh substansi utama dan teknis dokumen ART dalam pertemuan di Washington DC, dengan prinsip keseimbangan kepentingan kedua negara.

Melalui kesepakatan itulah, kata dia, AS memberikan pengecualian tarif terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti CPO, kopi, teh, kakao, serta berbagai produk manufaktur padat karya.

“Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya saing produk Indonesia, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha nasional,” tegas dia.

Airlangga mengemukakan, selain aspek tarif, kerja sama RI–AS mencakup pembahasan lintas sektor, termasuk penguatan akses terhadap mineral kritis (critical minerals). Kolaborasi di sektor ini bukan merupakan hal baru, mengingat keterlibatan perusahaan AS dalam industri pertambangan Indonesia telah berlangsung sejak lama, termasuk investasi Freeport sejak 1967 serta kehadiran perusahaan multinasional lainnya.

“Dokumen ART telah memasuki tahap legal scrubbing dan finalisasi. Pemerintah menargetkan penandatanganan perjanjian tersebut oleh Presiden Indonesia dan Presiden AS dilakukan sebelum akhir Januari 2026,” tutur dia.

Pemerintah, menurut Airlangga, terus memperkuat posisi perdagangan internasional Indonesia di tengah dinamika global melalui diplomasi ekonomi yang aktif dan terukur.

“Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” tutur dia.

Ekspor ke Kawasan Eurasia

Airlangga menambahkan, pemerintah RI juga mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui perluasan kerja sama dagang dengan mitra nontradisional. Salah satu langkah strategis yang telah ditempuh yaitu penandatanganan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan Eurasian Economic Union (I-EAEU FTA) pada 21 Desember 2025.

Perjanjian ini, kata Menko Airlangga, membuka akses pasar ke kawasan Eurasia yang mencakup Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia, dengan total populasi hampir 180 juta jiwa dan produk domestik bruto (PDB) mencapai US$ 2,56 triliun.

“Lebih dari 95% nilai perdagangan dalam perjanjian tersebut memperoleh preferensi tarif, dengan rata-rata bea masuk mendekati 0%,” tutur dia.

Baca Juga

RI Raup Surplus Dagang US$ 9,92 Miliar dari AS, Mendag: Belum Kena Tarif Resiprokal

Airlanggan mengatakan, melalui FTA tersebut, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor berbagai komoditas unggulan, seperti CPO dan turunannya, alas kaki, kopi, kakao, tekstil, produk perikanan, serta jasa berbasis digital dan ekonomi kreatif.

“Selain memperkuat diversifikasi pasar, perjanjian ini diproyeksikan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,36% dan memperkuat daya saing produk bernilai tambah,” tandas dia.

Airlangga Hartarto mengungkapkan, untuk mempercepat pemanfaatan perjanjian dagang, pemerintah mendorong pembentukan dewan bisnis (business council) dan penyelenggaraan forum bisnis (business forum) dengan negara mitra, termasuk kawasan Eurasia dan Uni Eropa.

“Tujuannya untuk memfasilitasi komunikasi langsung antarpelaku usaha, serta mempercepat implementasi kerja sama perdagangan tanpa menunggu selesainya proses ratifikasi,” ucap dia.

Airlangga menegaskan, pemerintah berkomitmen terus menjaga keseimbangan antara penguatan ekonomi domestik dan pembukaan akses pasar global. Dengan memperluas jaringan perjanjian dagang internasional, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor, memperluas peluang bagi pelaku usaha termasuk UMKM, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Jadi, Pemerintah menjaga daya beli dalam negeri, kemudian membuka pasar, sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri. Di pihak lain, kita membuka pasar luar yang baru, termasuk I-EAEU,” ujar dia.

Dia meminta para pengusaha Indonesia memanfaatkan peluang ekspor tersebut, dengan bea masuk (BM) rata-rata sudah nol. “Jadi, terbuka kesempatan bagi Indonesia, termasuk UMKM juga, untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” tandas Menko Airlangga.

Berdasarkan catatan investortrust.id, pemerintahan Donald Trump awalnya memberlakukan tarif resiprokal hingga 32%) terhadap produk impor dari Indonesia. Setelah dilakukan pembicaraan, AS setuju memangkas tarif itu menjadi 19% bagi sebagian besar produk RI.

Dalam perundingan lanjutan, khusus produk pertanian yang tidak diproduksi secara substansial di dalam negeri AS, seperti kopi, teh, kakao, dan sawit, AS membebaskannya dari tarif resiprokal.

Di pihak lain, AS menginginkan akses kepada mineral kritis di Indonesia, termasuk tanah jarang (rare earth elements/REE) yang sangat strategis sebagai bahan baku produk-produk berteknologi tinggi, termasuk senjata canggih.