ATR/BPN Kebut Sertifikasi 600.000 Hektare Tanah Transmigrasi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan menyampaikan, pihaknya akan mempercepat target sertifikasi tanah transmigrasi seluas 600.000 hektare (ha) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Targetnya di RPJMN sekitar 600 ribuan hektare, ini akan kita terus kejar,” ujar Ossy di sela-sela acara "Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot" di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Ia menjelaskan, tanah transmigrasi merupakan program pemerintah yang sudah berlangsung lama dan mengalami berbagai perubahan kelembagaan. Menurut Ossy, hal itu menimbulkan sejumlah persoalan yang kini sedang ditata kembali melalui kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Transmigrasi.
Ossy menambahkan, penyelesaian legalitas hak atas tanah transmigrasi dilakukan melalui program ''TransTuntas.'' Program ini memetakan lokasi-lokasi transmigrasi yang masih memiliki kendala, baik dari pihak transmigran maupun pemerintah.
“Masalah ini multi-spektrum. Ada masalah dari kalangan transmigran, ada juga dari sisi pemerintah. Jadi satu per satu harus kita selesaikan,” ujar Ossy.
Terkait masa depan program transmigrasi, lanjut Ossy, paradigma saat ini berbeda dengan sebelumnya. Menurutnya, arah kebijakan tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain.
Namun, kata Ossy, program ini tetap membutuhkan lahan dengan pengaturan yang akan disesuaikan oleh Kementerian Transmigrasi, termasuk kemungkinan pemanfaatan untuk sektor pertanian.