Pengembang Diminta Serahkan Data Rumah Bersubsidi yang Sudah Dibangun
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meminta Realestat Indonesia (REI) dan asosiasi pengembang perumahan lainnya untuk menyerahkan data dan lokasi rumah bersubdidi yang telah dibangun. Inventarisasi data ini penting guna menggenjot kuota tambahan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ara, sapaan akrab Maruarar, menjelaskan bahwa hal tersebut akan menjadi landasan pemerintah untuk menyusun data pasokan rumah yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
"Jadi, kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang untuk jadi dasar pemerintah dalam data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," kata Menteri Ara dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/12/2024).
Saat ini, kata Ara, Kementerian PKP fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.
"Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," ujar dia.
Baca Juga
Selain Diskon PPN 100%, Pemerintah Tambah Kuota FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Menteri Ara juga menyatakan siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai Perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.
"Tolong kasih saya data lengkap ya Pak Joko (Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, red) dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," ujar Ara.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menambahkan, pihaknya akan berupaya menyiapkan data perumahan yang telah dibangun di seluruh Indonesia yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat.
"Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinir dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu, sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," tutup Joko.
Baca Juga
Menteri Perumahan dan ATR/BPN Bakal Usul Program 3 Juta Rumah Masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)