Menteri Perumahan dan ATR/BPN Bakal Usul Program 3 Juta Rumah Masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengusulkan program 3 juta rumah agar masuk ke proyek strategis nasional (PSN).
“Kemarin Pak Nusron dan saya diterima oleh Pak Presiden Prabowo, sambil makan, 2 jam kita diskusi. Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, kita akan memperjuangkan (program 3 juta rumah masuk jadi) proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik, bagaimana nanti kita akan usahakan (program 3 juta rumah masuk PSN, red),” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di acara HUT APERSI ke-26 "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah Untuk Rakyat Menuju Indonesia Sejahtera" di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Ia mengharapkan usulan tersebut dapat disepakati oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar segera dilaporkan ke Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.
“Mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian, dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya (usulan) ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu,” ucap Ara.
Sebelumnya, Maruarar mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kementerian yang sebesar Rp 5,27 triliun hanya mampu membangun rumah sekitar 255.000 unit dari target pembangunan 3 juta rumah setahun.
Baca Juga
Menteri Ara Sebut Anggaran 2025 Sebesar Rp 5,27 Triliun Hanya Bisa Bangun 255 Ribu Rumah
“Sebagai operator, kami itu membangun 255.000 rumah. Itu dari APBN yang ada. Berarti dari target 3 juta, itu kita mesti bangun sekitar 2.750.000 lagi,” katanya.
Alhasil, ia akan mengajukan beberapa usulan yang telah digodoknya dengan beberapa stakeholder ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Makanya kita dengan satgas (perumahan) kompak untuk meyakinkan, nanti sore, dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPKP supaya pikirannya sama (gotong royong membangun 3 juta rumah setahun),” ujar Ara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga (K/L) termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Hal tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025 sehingga diharapkan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat bisa segera berjalan di lapangan.
“Setelah dua bulan kabinet menjabat hari ini kita masuk ke tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu penyerahan DIPA dan transfer ke daerah tahun 2025,” ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024) lalu.
Menurut Prabowo, proses penyerahan DIPA dan transfer daerah merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Adapun jumlah alokasi anggaran belanja dari APBN 2025 meningkat 8,9% dari anggaran belanja pada APBN 2024 yakni senilai Rp 3.621 triliun pada 2025 yang terdiri dari anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Sedangkan khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701 triliun yang dapat digunakan untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.
Pos anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja kementerian termasuk Kementerian PKP dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Baca Juga
Wamen PKP Ungkap China dan Timur Tengah Minat Bangun Program 3 Juta Rumah
Sedangkan anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919 triliun, yakni terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.