REI: Skema KPBU Dukung Pembangunan Jargas dan Topang Program 3 Juta Rumah
JAKARTA, investortrust.id – Asosiasi pengembang, Real Estate Indonesia (REI) meyakini skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dapat menjadi stimulan atau pendorong pembangunan jaringan gas (jargas) sekaligus menjadi penopang program 3 juta rumah per tahun yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum REI, Adrian Priohutomo dalam acara Investortrust Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Gotong Royong Membangun Jargas: Menguji Efektivitas Skema KPBU” di Artotel Gelora Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
“Intinya dengan KPBU ini kita berharap, dengan adanya VGF (viability gap fund) itu membuat para pengembang ini menjadi visible. Sehingga dengan adanya KPBU ini bisa sangat mendukung untuk pengembangan jargas di dalam pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan oleh pemerintah,” katanya.
Baca Juga
Prabowo Subianto Siapkan Perpres tentang Jargas dengan Skema KPBU
Adrian mengatakan, terdapat tantangan tersendiri di dalam pembangunan jargas. Beberapa di antaranya, biaya menambah infrastruktur prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dalam jaringan transmisi gas yang akan disalurkan ke permukiman, baik rumah tapak maupun apartemen.
“Kalau lokasi-lokasi yang jauh dari jalur transmisi, itu yang membuat cost-nya menjadi tinggi,” kata Adrian.
Alhasil, Adrian menekankan, pemerintah beserta stakeholder lainnya untuk terus menyebarluaskan informasi mengenai jargas ini agar bisa mengedukasi masyarakat atau konsumen bahwa layanan ini sudah memiliki safety assessment. Layanan ini juga sangat terjangkau, yakni hanya menghabiskan biaya Rp 40.000 sampai dengan 50.000 per bulannya.
“Dengan dukungan pemerintah yang jelas serta sosialisasi yang cukup matang, agar kami dari pihak pengembang ini sadar dan juga bisa mensosialisasi dan mengedukasi para konsumen,” katanya.
Berdasarkan catatan investortrust.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, realisasi pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) baru mencapai 993.120 sambungan rumah (SR) hingga Juli 2024. Jumlah itu masih cukup jauh dari target pembangunan 2,5 juta SR di tahun 2024.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2020-2024, pemerintah sebetulnya menargetkan pembangunan jargas mencapai 4 juta SR. Namun, target tersebut diturunkan menjadi 2,5 juta SR hingga akhir 2024.
“Jargas saat ini mencapai 993.120 SR yang berasal dari jargas APBN sebanyak 703.308 SR dan jargas Mandiri (APGN) sebanyak 289.812 SR,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi beberapa waktu lalu.
Agus menyebutkan, target tahun 2024 yang sebanyak 2,5 juta SR sejatinya sedang dalam proses percepatan pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menuntaskan beberapa regulasi hulu-hilir.
Baca Juga
Reforminer: Idealnya Jargas Dikembangkan Pemerintah dan Dikelola Badan Usaha
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan sejumlah program. Di antaranya adalah Jargas APBN dimasifkan kembali. Kemudian Jargas Mandiri didorong untuk konsumen menengah ke atas.
“Lalu yang ketiga adalah Jargas KPBU untuk bisa dalam jumlah SR yang lebih banyak untuk memberikan kelayakan ekonomi dan finansial yang memadai,” papar Agus Cahyono Adi.
Selain untuk mengurangi impor LPG, Kementerian ESDM meyakini program pembangunan jargas ini juga bisa menjadi pendorong awal ekonomi masyarakat.
“Kita melihat bahwa ternyata infrastruktur energi ini bisa menjadi pendorong awal ekonomi. Jargas juga lebih aman karena tekanan gas alam ini jauh lebih rendah dibanding tabung gas dan juga membantu keuangan (negara) mengurangi impor LPG,” ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Noor Arifin Muhammad.