Bos Sritex (SRIL) Blak-Blakan Ungkap Permendag 8/2024 Libas Industri Tekstil

JAKARTA, investortrust.id - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto mengungkapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor berdampak besar ke industri tekstil, termasuk lini usahanya.

Iwan menjelaskan,  Permendang Nomor 8 Tahun 2024 membuat industri tekstil terdisrupsi cukup dalam. Bahkan hingga menyebabkan banyak perusahaan tekstil yang akhirnya menutup pabriknya.

“Jadi begini kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tau ya semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup,” katanya di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

“Nah ini jadi sangat-sangat signifikan di situ sangat signifikan gitu, tapi itu semuanya ke kementerian ya. Semua regulasi ada di kementrian,” tambahnya.

Sekadar informasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merevisi Permendag 36/2023 tentang larangan pembatasan (lartas) barang impor. Beleid ini diterbitkan dengan  tujuan untuk mengatasi persoalan yang muncul akibat pemberlakuan Permendag 36/2023 jo 3/2024 jo 7/2024 yang melakukan pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor berupa peraturan teknis (pertek).

Baca Juga

Lukminto: Menperin Berikan Arahan Ini untuk Selamatkan Sritex (SRIL)

Kendati demikian, Iwan tidak ingin menanggapi soal revisi Permendag Nomor 8. Ia hanya meminta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berdampak negatif kepada pelaku usaha industri tekstil apalagi di tengah gempuran kondisi global yang tidak menentu.

“Kami bernaung di kementerian perindustrian, karena kami industri,  regulasi itu  sangat penting di saat-saat ini, yang geopolitiknya belum sehat juga gitu loh,” beber Iwan.

Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang akan kembali mengusulkan untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengaturan Impor. Menurutnya, kelonggaran pada aturan ini membuat sektor manufaktur terkontraksi.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak anti dengan barang impor selagi yang masuk adalah bahan baku dan bahan antara yang memang diperlukan dalam proses produksi para pelaku manufaktur.

"A long the way kita juga harus mengupayakan agar bahan-bahan baku itu bisa diproduksi dalam negeri, produk antara juga bisa kita dapatkan untuk produksi dalam negeri sendiri. Sehingga kita tidak tergantung dari supply dan impor dan kita bisa membentuk supply chain bagi kebutuhan dunia dari Indonesia," terang Menperin.