Mensos Akui Kesalahan Data Buat 54 Juta Warga Miskin Belum Nikmati BPJS PBI JK
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, mengakui masih terjadi ketidaktepatan sasaran dalam program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Ia membeberkan, data yang dimiliki oleh pemerintah saat ini menunjukkan puluhan juta warga miskin belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara sebagian warga yang tergolong mampu justru masih menikmati fasilitas tersebut.
Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, merujuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menunjukkan terdapat sekitar 54 juta penduduk miskin dan rentan miskin yang seharusnya menerima PBI JK yang saat ini belum terakomodasi. Sedangkan pada saat bersamaan, sekitar 15 juta orang dari kelompok ekonomi lebih mampu masih tercatat sebagai penerima.
Baca Juga
Dasco Kumpulkan Menteri hingga Bos BPJS, Bahas Nasib BPJS Kesehatan BPI
“Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima,” kata Gus Ipul saat menyampaikan laporan dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Gus Ipul itu menjelaskan, ketimpangan tersebut menunjukkan masih kuatnya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan kesehatan. Kelompok yang paling membutuhkan justru belum sepenuhnya terlindungi, sedangkan sebagian kelompok yang seharusnya tidak berhak masih terdaftar.
“Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil mencapai 15 juta lebih, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu,” ujarnya.
Gus Ipul melanjutkan, data tersebut merupakan hasil pemutakhiran pada 2025. Pemerintah pun mulai menjadikan pembagian desil sebagai pijakan utama untuk memperbaiki akurasi penyaluran PBI JK.
Namun, ia mengakui proses verifikasi masih menghadapi keterbatasan kapasitas. Sepanjang 2025, Kementerian Sosial baru mampu melakukan pencocokan data terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga.
“Kita masih perlu melakukan cross-check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-cross-check 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” kata Gus Ipul.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, pemerintah menggandeng pemerintah daerah guna mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima. Meski begitu, Gus Ipul menilai upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan akurasi data.
“Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat,” ucapnya.
Mantan Wali Kota Pasuruan itu mengungkapkan, pemerintah melakukan pengalihan kepesertaan secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah itu disebut berdampak pada penurunan kesalahan inklusi dan eksklusi.
“Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum diranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya dikover oleh PBI JK,” tutur Gus Ipul.
Baca Juga
DPR Gelar Uji Kelayakan 20 Calon Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Rapat tersebut digelar menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI. Pertemuan lintas komisi DPR itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa, serta pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR.
Selain Mensos Saifullah Yusuf, unsur pemerintah lainnya yang hadir, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.