Dasco Kumpulkan Menteri hingga Bos BPJS, Bahas Nasib BPJS Kesehatan BPI
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan menteri dan kepala badan/ lembaga dalam agenda rapat konsultasi lintas komisi membahas respons atas dinamika di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Selain Dasco, rapat konsultasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati. Selain itu, hadir pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI.
“Pada hari ini diagendakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dan pimpinan komisi terkait bersama para menteri dan pimpinan lembaga sebagai respons DPR atas dinamika yang terjadi di masyarakat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menurut Dasco, BPJS Kesehatan PBI merupakan program bantuan sosial dari pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat tidak mampu. Melalui skema tersebut, peserta memperoleh jaminan kesehatan nasional sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya saat berobat.
Namun, ia menegaskan tidak seluruh masyarakat dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu.
Baca Juga
DPR Gelar Uji Kelayakan 20 Calon Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
“Jaminan kesehatan PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” jelas Dasco.
“Namun tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI ini. Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut,” sambungnya.
Karena itu, DPR menilai perlu adanya perbaikan ekosistem dan tata kelola jaminan kesehatan nasional yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memitigasi persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang belakangan menuai keluhan di masyarakat.
“Perlu ada perbaikan tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi agar persoalan seperti penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dapat dimitigasi dengan baik,” ucap Dasco.
Hadir pada agenda rapat konsultasi tersebut dari pihak pemerintah, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Utama BPJS Kesehatan.