Cak Imin Sebut Prabowo Akan Beri Pelatihan Kerja untuk Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
BANDUNG, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, membeberkan sejumlah program pemberdayaan yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
Muhaimin mengatakan, salah satu program pemberdayaan tersebut adalah pelatihan untuk kepala keluarga miskin ekstrem langsung kerja dan reforma agraria untuk keluarga miskin ekstrem.
Baca Juga
Cak Imin Pastikan Tunggakan 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Akan Dihapuskan
Hal tersebut ia sampaikan seusai memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Rabu (5/11/2025).
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, kepala keluarga miskin ekstrem akan dilatih selama empat bulan. Ia menambahkan, pelatihan tersebut nantinya akan menyasar sejumlah profesi, seperti satpam, tenaga pertanian, hingga cleaning service.
“Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” katanya.
Selain memberikan pelatihan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem juga akan dilakukan dengan memberikan tanah objek reforma agaria kepada keluarga miskin ekstrem.
Tanah ini diharapkan menjadi sarana pemberdayaan agar masyarakat miskin ekstrem di sektor pertanian menjadi mandiri dengan mengelola tanah secara produktif.
“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektare itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49% masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyatakan program ini sebagai bukti nyata perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Cak Imin menyebut Kepala Negara berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang dimandatkan kepada Kemenko PM.
Baca Juga
Cak Imin Ungkap Prabowo Akan Bagikan Tanah untuk Petani, Teknisnya Segera Dimatangkan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada di angka 2,38 juta penduduk. Angka ini ditargetkan untuk turun hingga 0% pada 2026.
Adapun kedua program pemberdayaan ini akan dilakukan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.