Prabowo Akan Bentuk Tim Investigasi Independen Demo Agustus
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk tim independen yang bertugas menginvestigasi aksi demonstrasi Agustus 2025. Hal itu disampaikan mantan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin.
Lukman bersama sejumlah tokoh lintas iman yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) berdiskusi dengan Prabowo selama kurang lebih tiga jam terkait situasi bangsa pada Kamis (11/9/2025).
Tokoh-tokoh tersebut antara lain istri Presiden ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, dan Laode Syarif.
Baca Juga
6 Lembaga HAM Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Demo Rusuh
"Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu," kata Lukman usai pertemuan tersebut.
Lukman mengungkapkan, aksi demo pada 25-31 Agustus 2025 telah menimbulkan korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia, kekerasan, hingga perusakan fasilitas umum.
Perihal realisasi pembentukan tim independen tersebut, Gerakan Nurani Bangsa menyerahkannya kepada Presiden Prabowo. "Di luar itu juga banyak tuntutan lain. Kita bersyukur, Bapak Presiden tidak hanya menerima, tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail," ujar Lukman.
Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah sudah menempuh langkah hukum untuk merespons aksi demo akhir Agustus 2025.
Berbeda dengan Prabowo, Yusril berpendapat lebih baik pemerintah memanfaatkan aparat penegak hukum yang ada. Pemerintah melalui aparat berwenang antara lain telah menahan pelaku perusakan fasilitas umum serta dugaan tindak pidana penghasutan.
Yusril menjelaskan, aparat hukum juga tengah melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Polda Sulawesi Selatan. "Dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu," kata dia kepada awak media saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Baca Juga
Menurut Menko Kumham Imipas, pembentukan tim investigasi atau tim gabungan pencari fakta (TGPF) membutuhkan waktu lebih lama. Alhasil, bakal ada waktu yang terbuang karena pemerintah harus terlebih dahulu menyusun tim sebelum bekerja mengumpulkan fakta di lapangan.
Saat ini, kata dia, aparat penegak hukum sudah bekerja untuk mengumpulkan fakta serta mengabil proses hukum. "Saya kira lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang, lebih cepat bekerjanya daripada kita berlama-lama. Kecuali misalnya negara diam, tidak berbuat apa-apa, baru dibentuk TGPF," tandas dia.
Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan pada kesempatan yang menyerahkan sepenuhnya rencana pembentukan tim investigasi independen kepada Prabowo. Ia tidak menampik adanya perbedaan pendapat terkait perlu atau tidaknya Prabowo membentuk tim investigasi independen tersebut.
Tetapi, senada dengan Yusril, Otto Hasibuan tidak melihat adanya urgensi pembentukan tim invetigasi independen terkait demo akhir Agustus kemarin.
"Saya berpendapat mungkin ya tidak perlu untuk dibentuk tim khusus karena polisi telah bertindak dengan baik. Tapi itu pun kami serahkan keputusannya kepada Pak Presiden," kata Otto saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Baca Juga
Wakapolri Ungkap Alasan 583 Orang Masih Ditahan Terkait Demonstrasi Berujung Ricuh
Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono mendukung rencana pembentukan tim invetigasi independen tersebut. Ia meyakini insiden demo yang terjadi pada akhir Agustus lalu harus diidentifikasi secara utuh sehingga tidak menimbulkan misinformasi.
Menurut AHY, kehadiran tim investigasi akan sangat berperan untuk mengurai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Temuan yang akan disampaikan tim investigasi tersebut diharapkan mampu menepis teori dan isu-isu liar yang berkembang di tengah masyarakat.
"Sekali lagi kita berharap demokrasi yang dibuka dengan baik itu juga diikuti segala upaya untuk menaati konstitusi, hukum, dan aturan yang berlaku," ujar AHY.