Legislator Minta Penuntasan Kasus Korupsi CPO Tak Tebang Pilih
JAKARTA, Investortrust.id -- Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang sebesar Rp11,8 triliun terkait kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas Crude Palm Oil (CPO). Menurutnya langkah ini sebagai wujud keseriusan Kejagung dalam memberantas korupsi di sektor strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
"Saya mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang berhasil menyita dana dalam jumlah sangat besar dari kasus CPO ini. Ini adalah langkah maju dalam penegakan hukum dan perlindungan kepentingan negara," kata Hasbiallah Ilyas dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).
Hasbiallah kemudian menekangkan agar penanganan kasus tersebut dilakukan secara tuntas dan transparan, serta tidak tebang pilih. Ia meminta agar seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur korporasi maupun pejabat, ditindak sesuai hukum yang berlaku.
"Kasus ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat, tanpa memandang jabatan atau kekuasaan, harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan ada yang dilindungi," ungkapnya.
Dirinya juga mendorong Kejagung untuk terus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan membuka ruang publik untuk mengawal proses hukum yang berjalan. Menurutnya, transparansi sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terus terjaga.
"Publik berhak tahu siapa saja yang menikmati hasil dari kejahatan tersebut. Proses hukum yang terbuka akan menghindari spekulasi dan kecurigaan," ujarnya.
Hasbiallah memastikan Komisi III DPR RI akan terus mencermati perkembangan penanganan kasus ini. Selain itu pihaknya juga memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum.
Sebelumnya, Kejagung memamerkan uang sitaan sebanyak Rp2 triliun di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Selasa (17/6/2025). Tumpukan uang pecahan senilai Rp 100.000 yang dipamerkan tersebut berasal dari penyitaan kasus yang menyeret Wilmar Group. Diketahui total uang yang berhasil disita Kejagung yakni sebesar Rp 11,8 triliun.