Menko AHY Ungkap Urgensi Dibentuknya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pemerintah ingin menghadirkan rumah-rumah rakyat yang semakin terjangkau. Target inilah yang menjadi alasan di balik pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di era Kepresidenan Prabowo Subianto.
“Memang dalam visi-misi Pak Presiden, kita ingin menghadirkan rumah-rumah rakyat yang semakin terjangkau karena kita harus bisa menyelesaikan permasalahan backlog perumahan yang terjadi di berbagai kawasan, di kota maupun desa. Oleh karena itu, ini juga menjadi urgensi mengapa terjadi pemisahan PU dan PR (Perumahan),” ungkapnya di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Taman Suropati, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
AHY menyebut pemenuhan backlog permukiman menjadi tugas terpenting yang harus segera dituntaskan, dan pada ujungnya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian daerah maupun negara.
“Program 3 juta rumah seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, ini menghadirkan multiplier effect karena membangun satu rumah itu ada berapa jenis material (yang dibutuhkan), artinya ada berapa jenis industri yang akan bergerak, dan dengan itu akan membuka lapangan pekerjaan,” jelas AHY.
Baca Juga
Menteri Perumahan: Penggunaan Tanah Sitaan Bikin Harga Rumah Lebih Murah
Terpisah, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menekankan, pemerintahan Presiden Prabowo akan bergerak cepat membangun perumahan layak huni lewat program tiga juta rumah setahun untuk mengentaskan kemiskinan.
“Program Prabowo ini adalah, kita mau berantas kemiskinan di Indonesia. Target kita tidak ada orang miskin di Indonesia,” katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).
Ia pun mengungkapkan, sebanyak hampir 40 juta penduduk atau kepala keluarga (KK) di Tanah Air masih bertempat tinggal di rumah tak layak huni (RTLH).
“Setelah kita lihat data, ada kurang lebih 37 juta rakyat kita yang belum memiliki atau menghuni rumah layak huni. Ini besar sekali, ini ini ada di pedesaan dan di perkotaan,” ungkap Hashim.
Baca Juga
Kementerian Perumahan Bakal Kebut Program 3 Juta Rumah di Awal Tahun 2025
Tak hanya membangun rumah layak huni, menurut Hashim, Kabinet Merah Putih juga akan menggenjot program makan bergizi gratis (MBG) guna mengentaskan permasalahan stunting di Indonesia.
“Jadi lingkungan hidup kita perbaiki untuk bangsa kita yang belum memiliki rumah yang layak, kita imbangi juga dengan makan bergizi gratis ini,” ujar dia.
Berdasarkan catatan investortrust.id, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait tengah mempersiapkan sejumlah lahan untuk mendukung pembangunan permukiman, baik rumah tapak maupun rumah susun (rusun), selama periode Kepresidenan Prabowo (2024-2029).
Kementerian PKP telah mengantongi beberapa lahan seperti tanah sitaan dari koruptor seluas 1.000 hektare (ha) di Banten, Jawa Barat. Selanjutnya, tanah hibah dari Menteri Maruarar sendiri seluas 2,5 ha di Kabupaten Tangerang.
“Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, (tanggal) 10 November saya akan undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, Bangunannya dan juga isinya,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, beberapa waktu lalu.