Kementerian Perumahan Bakal Kebut Program 3 Juta Rumah di Awal Tahun 2025
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen akan mengebut program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto di Januari 2025. Demikian disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai rapat perdana bersama Menteri PKP Maruarar Sirait beserta jajaran Kementerian di Kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.
“Menjelang akhir tahun (2024) kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, kami coba push sekuat-kuatnya berapa yang bisa kita capai dari sisa pekerjaan Kementerian sebelumnya. Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun,” ungkap Fahri saat ditemui awak media, Selasa (22/10/2024) malam.
Kendati demikian, Wamen Fahri belum dapat merinci anggaran yang akan dialokasikan untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.
Baca Juga
Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Gelar Raffi Ahmad Jadi Sorotan
“Setahu saya APBN 2025 itu untuk dua Kementerian (PU dan Perumahan) itu Rp 116 triliun kalau tidak salah. Sekarang itu kan kita mau bagi dua. Nah, ini alokasi teknisnya sedang kita bahas juga di internal, mana yang untuk operasional dan yang lain-lainnya,” terang dia.
Berdasarkan informasi yang diterima investortrust.id, Kementerian PKP akan menggenjot program 3 juta rumah Presiden Prabowo dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau "bedah rumah" di 26 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Program 3 juta (rumah) itu adalah hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak. Pemerintah, swasta, dalam negeri dan luar negeri untuk terjun membangun perumahan, baik yang untuk kepentingan pasar, tapi pemerintah khususnya Kementerian yang baru akan fokus untuk menyelesaikan backlog perumahan di Indonesia dan 26 juta permukiman atau rumah tidak layak huni (RTLH). Itu yang akan menjadi bagian dari fokus kerja utama Kementerian," ungkap Wamen Fahri beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan stakeholder terkait akan memanfaatkan sejumlah lahan yang saat ini dikelola oleh negara.
“Pengadaan lahannya tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung ada banyak (lahan) yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Misalnya dari Menteri BUMN, dari Kereta Api (PT KAI) itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai. Kita akan mengutamakan juga untuk rumah bagi prajurit TNI juga bagaimana itu bisa dicapai,” ungkap Ara, sapaan akrab Maruarar, di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) pagi.
Ara menambahkan, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong kawasan permukiman di daerah perkotaan hingga pedesaan sesuai dengan program unggulan dari Presiden Prabowo yakni 3 juta rumah.
Baca Juga
Indef: Pemerintahan Prabowo Subianto Gunakan Pendekatan Basic Need di Kebijakan Ekonominya
“Tentu kita berupaya juga membangun (permukiman) di desa dan di kota, bagaimana di kota juga sangat penting kalau bisa yang kerja di kota itu rumahnya kita bikin high rise, ke atas. Sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya. Jadi intinya kita dengan bekerja sama semua pihak kita yakin,” ucap dia.
Tak hanya itu, Ara juga akan menggandeng para pengembang atau developer properti untuk bekerja sama membangun hunian bagi warga Indonesia guna mengejar gap backlog 9,9 juta unit rumah.
“Jadi kita harus bergotong-royong dengan semua kekuatan karena memang masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah,” tutup dia.