Kaesang Urus Surat Keterangan Belum Pernah Dipidana untuk Maju Pilkada Jateng
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pengurusan surat ini untuk memenuhi syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024.
"Betul, Kaesang sudah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel," kata pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, Jumat (23/8/2024).
Baca Juga
KPU Tegaskan Patuhi Putusan MK usai DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada
Tak hanya surat keterangan belum pernah dipidana, Kaesang juga mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih.
Djuyamto mengungkapkan, permohonan ketiga surat itu diajukan Kaesang ke PN Jaksel pada Selasa (20/8/2024).
"Surat keterangan tersebut diterbitkan juga pada tanggal 20 Agustus," katanya.
Surat keterangan itu diurus Kaesang pada hari yang sama dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan batas usia calon kepala daerah. Dalam putusan Nomor 70/ PUU-XXII/2024, MK menyatakan batas usia 30 tahun untuk cagub-cawagub serta 25 tahun untuk cabup-cawabup dan cawalkot-cawawalkot terhitung saat penetapan pasangan calon.
Sehari kemudian, Badan Legislasi (Baleg) DPR, kecuali Fraksi PDIP, menyetujui batas usia calon kepala daerah merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA menyatakan, batas usia kepala daerah dihitung saat pelantikan. Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada 2024, pelantikan kepala daerah terpilih akan digelar pada Februari 2025. Pada saat itu, Kaesang telah genap berusia 30 tahun.
Namun, revisi UU Pilkada yang memuat batas usia dihitung saat pelantikan batal disahkan DPR menjadi UU. Rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada ditunda karena tidak memenuhi kuorum.
Baca Juga
DPR Bantah Revisi UU Pilkada Batal Disahkan karena Demonstrasi
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dengan batalnya revisi UU Pilkada, aturan mengenai syarat ambang batas atau threshold pencalonan merujuk pada putusan MK. Sementara untuk batas usia kepala daerah dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan merumuskan peraturan KPU (PKPU).
"Itu kan ada PKPU, PKPU-nya akan dikonsultasikan ke DPR dan tentunya PKPU-nya itu akan dibuat oleh KPU, mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antara KPU dan Komisi II DPR. Pada hari Senin dan mungkin jawabannya baru bisa terjawab pada hari itu,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Dasco mengingatkan putusan MK bersifat final dan mengikat. Untuk itu, Dasco mengatakan acuan digunakan adalah putusan MK.
"Maka kita tegaskan di sini putusan yang berlaku adalah putusan MK yang berlaku nomor 60 dan 70. Bahwa kemudian nantinya yang akan mengatur aturan PKPU menjadi kewenangan dari KPU,” katanya.