Kebijakan WFH Satu Hari Harus Dikombinasi Strategi Efisiensi Lainnya

JAKARTA, investortrust.id - Operasi Auman Singa yang digagas Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk menyerang Iran sejak Sabtu (28/2/2026) melambungkan harga minyak mentah dunia. Semua negara yang menggantungkan minyak sebagai energi utama ekonominya tertekan, sehingga berbagai strategi harus didesain agar imbasnya tidak merembet kemana-mana.

Data Investing menunjukkan, harga minyak mentah Brent pada serangan itu sebesar US$ 75 per barel. Angka itu melonjak hingga 39,97% pada Kamis (26/3/2026) menyentuh US$ 93,81 per barel. Kenaikan tertinggi harga minyak mentah Brent mencapai US$ 113,41 per barel.

Indonesia termasuk yang tertekan akibat meroketnya harga minyak, lantara lebih dari separuh kebutuhan minyak dan BBM harus diimpor. Fiskal pun tertekan karena subsidi energi, termasuk BBM dan dana kompensasi energi membengkak. Di lain sisi, pemerintah belum berkeinginan menaikkan harga BBM di tingkat konsumen.

Sejumlah skenario segera ditetapkan pemerintah. Hitung-hitungan di atas kertas dibuat. Tiga skenario besar disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Perang yang tak kunjung usai akan mengerek defisit APBN di atas batas tertingginya sebesar 3% dari PDB.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total anggaran subsidi energi dan kompensasi energi dipatok sebesar Rp 381,8 triliun. Angka tersebut diproyeksikan naik. Dalam perkembangannya, belanja subsidi dan kompensasi energi saja per akhir Februari 2026 sudah menembus Rp 51,5 triliun atau 11,5% dari target APBN 2026. Angka realisasi tersebut melonjak hingga 382,5% dibandingkan Februari 2025.

Dengan komposisi itu, total biaya belanja subsidi dan kompensasi energi menggelembung jadi Rp 447,83 triliun atau 11,65% dari belanja di APBN 2026.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memutuskan untuk merealokasi sejumlah anggaran. Program penting seperti makan bergizi gratis atau MBG disisir. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim langkah efisiensi MBG dapat menghemat hingga sekitar Rp 40 triliun. Artinya ada sedikit tambahan anggaran sehingga ada fleksibilitas ruang fiskal.

“Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan harga BBM, kalau memang [harga] minyaknya tinggi sekali,” kata Purbaya, Kamis (5/3/2026).

Untuk menghemat konsumsi BBM, pemerintah pun mengeluarkan solusi jangka pendek. Para pekerja yang berkomuter diminta untuk work from home atau WFH. Istilah yang mendengung ketika pandemi Covid-19. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa akan ada satu hari dalam lima hari kerja yang dipilih sebagai hari WFH.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," kata Airlangga, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Baca Juga

Soal Wacana WFH, Bos Apindo Minta Diserahkan ke Masing-masing Perusahaan

Kurang Efektif

Sejumlah ekonom memandang keputusan WFH sehari dalam sepekan tidak akan signifikan memangkas konsumsi BBM. Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengatakan WFH yang ditetapkap pemerintah berbeda dengan era pandemi.

“Beda dengan zaman Covid-19 karena ada self restrain, karena takut dengan Covid-19. Ini kan tidak ada yang mengawasi,” kata Deni kepada investortrust.id, Kamis (26/3/2026).

Menurut Deni, gagasan untuk membuat kerja dari luar kantor tersebut memang masuk akal. Tetapi, dalam konteks penghematan anggaran, strategi tersebut dinilai kurang maksimal. Pun dengan pemangkasan gaji pejabat dan menteri.

Menurutnya, pemangkasan seharusnya dilakukan pada program prioritas yang menyedot anggaran besar. Itulah sebabnya, Deni sepakat dengan penyesuaian anggaran program MBG. Menurutnya, program tersebut dapat diturunkan skalanya. Sasaran program MBG tak perlu seluruh siswa, melainkan sejumlah siswa di wilayah tertinggal dan miskin. “Itu bisa jadi lebih murah,” ujar dia.

Baca Juga

Menkeu Jelaskan Alasan Ekonomi dari WFH Pegawai di Hari Jumat

Langkah lainnya, meski tidak populer, yaitu penyesuaian harga energi dengan memangkas subsidi BBM dan mengarahkannya ke masyarakat yang memang membutuhkan.

“Pemotongan subsidi energi tidak harus drastis, dengan harga yang mahal orang akan terpaksa efisien karena langsung berdampak ke kantong mereka,” kata dia.

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin punya gagasan yang serupa. Menurutnya, WFH selama satu hari akan memangkas konsumsi BBM hingga 10%, menghemat impor hingga Rp 100 triliun per tahun. Dengan begitu, beban subsidi BBM hanya tercatat hingga Rp 15 triliun per tahun.

“Jadi, WFH akan berdampak, tetapi tidak cukup untuk memastikan defisit kita tetap dibawah 3% PDB tahun ini,” kata Wijayanto.

Bagi Wijayanto, kebijakan WFH ini tidak boleh mengganggu sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik karyawan, sepert industri manufaktur, rumah makan, ritel dan lain-lain. Sektor-sektor ini harus diakomodasi dalam kebijakan.

Wijayanto mengatakan efisiensi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah yang harus ditempuh, efisiensi Rp 40 triliun dari MBG seperti yang diumumkan oleh Purbaya tidak memadai. “Perlu lebih dramatis, misalnya 30-40% biaya program,” kata dia.

Pandangan sedikit berbeda datang dari Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dari WFH. Salah satunya, sektor informal. Sektor ini dinilai banyak bergantung dari mobilitas masyarakat.

“Untuk yang di sektor formal mungkin masih tetap bisa dapat gaji bulanan, yang sektor informal dari harian ini mungkin akan terpengaruh. Tapi, di sisi lain itu bisa menghemat konsumsi BBM walaupun untuk nasional tidak sampai 10%,” kata dia.

Faisal mengatakan perlu ada bauran kebijakan lain agar anggaran untuk subsidi energi tidak membengkak. Salah satunya efisiensi anggaran. Pemerintah juga disarankan membuka peluang untuk refocusing dan realokasi anggaran. “Dari anggaran yang kurang mendesak ke anggaran yang lebih mendesak,” jelas dia.

Opsi lain yang perlu dipikirkan pemerintah adalah melakukan evaluasi terhadap program berbiaya besar. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi peluang untuk penghematan hingga realokasi.

“Kalau dari evaluasinya ada celah-celah inefisiensi, itu juga mestinya harus dipertimbangkan untuk di-scale down supaya lebih efisien dan efektif,” kata dia.