Anggota DPR Ungkap WFH ASN Tiap Jumat Sebagai Efisiensi Fiskal Hadapi Krisis Energi

JAKARTA, investortrust.id - Komisi XI DPR RI mendukung penuh kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah taktis yang efektif untuk menjaga efisiensi anggaran negara di tengah ancaman krisis energi global.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto. Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah merupakan respons yang relevan dengan kondisi perekonomian saat ini.

"Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini memutuskan WFA dalam situasi krisis energi pada saat ini, adalah merupakan langkah yang tepat dalam rangka memang kita melakukan penghematan dan efisiensi daripada anggaran kita," tegasnya dalam acara Diskusi Publik “Gerakan Transformasi Budaya Kerja Baru Berbasis Keberlanjutan: Langkah Kecil, Dampak Besar" di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menjawab kekhawatiran publik terkait potensi menurunnya kualitas pelayanan, Wihadi menyebut birokrasi sudah terbiasa dengan sistem kerja fleksibel. Hal ini berkaca pada saat pandemi Covid-19.

"WFA ini kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, karena pada saat Covid pun kita hampir setiap hari melakukan WFA. Dan saya kira kita sudah melihat bahwa pelayanan tetap berjalan dengan baik," sambungnya.

Baca Juga

Kebijakan WFH ASN Tiap Jumat Tetap Perlu Dievaluasi Meski Sudah Terukur, Mengapa?

Pemilihan hari di penghujung pekan juga dinilai ideal dan terukur. Di sisi lain WFH juga diharapkan tidak akan mempengaruhi daripada pelayanan publik.

"Jadi saya kira hari Jumat adalah suatu hari yang tepatlah untuk dapat dilakukan WFA," tegasnya. Sedangkan dari sisi makroekonomi, ia menepis spekulasi bahwa WFA dapat memicu inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

"WFA tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga. Yang mungkin menjadi titik krusial apabila ada kenaikan BBM. Tetapi kan pemerintah tetap mempunyai kebijakan untuk tidak menaikkan BBM, sehingga tidak ada alasan harga-harga itu akan menjadi naik," terangnya.

Alih-alih membebani masyarakat, efisiensi yang didapat ASN dari kebijakan ini justru diyakini berpotensi menstimulasi ekonomi riil. Ia juga yakin hal ini mendorong daya beli masyarakat karena bisa karena bisa bekerja secara fleksibel.

Saat ditanya mengenai evaluasi dan pengawasan implementasi program ke depan, pihak legislatif masih dalam tahap pemantauan awal.

"Saya kira kami dari DPR sedang menunggu dari pemerintah bagaimana evaluasinya karena ini kan baru berjalan, jadi kita menunggu apa yang nanti menjadi evaluasi pemerintah," pungkas Wihadi.