Risiko 'Shortfall' Pajak 2026 Berpotensi Dongkrak Penerbitan SBN di Atas Target APBN

JAKARTA, Investortrust.id - Potensi shortfall penerimaan perpajakan pada 2026 diperkirakan dapat memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi sinyal kuat meningkatnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun tersebut. Pemerintah sebelumnya menargetkan penerbitan SBN sebesar Rp1.585 triliun pada 2026, namun angka tersebut dinilai belum sepenuhnya memperhitungkan risiko penurunan penerimaan pajak yang berpotensi terjadi tahun depan.

Kepala Divisi Riset Ekonomi sekaligus Chief Economist Pefindo, Suhindarto, menyampaikan bahwa apabila realisasi penerimaan pajak tidak sesuai target, maka kebutuhan pembiayaan anggaran pemerintah kemungkinan besar akan dipenuhi melalui instrumen SBN. “Kalau akhirnya defisit melebar, ini sebenarnya bisa menjadi sinyal kuat bahwa penerbitan SBN di tahun 2026 akan mengalami pembesaran,” ujar Suhindarto menjawab pertanyaan Investortrust dalam pemaparan awal pekan lalu, Senin (16/12/2025).

Menurutnya, target penerbitan SBN yang telah ditetapkan dalam APBN berpotensi meningkat seiring dengan kebutuhan tambahan pembiayaan akibat shortfall pajak. Dengan demikian, volume penerbitan SBN pada 2026 berpeluang lebih tinggi dibandingkan rencana awal pemerintah.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui penerimaan pajak untuk APBN 2026 akan mengalami shortfall atau tak mencapai target. Hingga Oktober 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.459 triliun atau 70,2% dari outlook 2025 yang sebesar Rp 2.076,9 triliun. Angka ini juga hanya 66,64% dari postur APBN 2025 yang sebesar Rp 2.189,3 triliun. “Shortfall,” kata Purbaya, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya mengatakan selama dua bulan terakhir pihaknya berusaha mempertebal dompet pemerintah. Dengan begitu, meski terjadi shortfall, kontraksi terhadap penerimaan pajak tidak akan begitu dalam.“Melebar, ya lebar, tapi nggak melebar lebih parah,” kata dia. Purbaya enggan menyebut terjadi pelebaran defisit akibat belum tercapainya target penerimaan pajak. Alasannya, angka penerimaan pajak tersebut masih terus bergerak.

Meski demikian, Suhindarto menilai peningkatan penerbitan tersebut belum tentu akan mendorong kenaikan imbal hasil secara signifikan. Ia melihat permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama yang kuat dalam menyerap SBN pemerintah. “Walaupun penerbitan pemerintah relatif cukup tinggi, dengan permintaan domestik yang masih menjadi buffer, yield masih cenderung terus mengalami penurunan,” katanya.

Pada 2025, rata-rata yield SBN berada di kisaran 6,18 hingga 6,2 persen. Untuk 2026, Pefindo memproyeksikan yield SBN akan bergerak di rentang 5,6 hingga 6,2 persen, dengan asumsi Bank Indonesia masih melanjutkan kebijakan pemangkasan suku bunga acuan hingga tahun depan.

Dari sisi aliran dana asing, Pefindo memperkirakan investor global masih akan menempatkan dana ke negara-negara berkembang pada 2026, termasuk Indonesia. Namun, arah aliran dana tersebut diperkirakan akan lebih selektif. Dengan suku bunga acuan yang lebih rendah, inflow asing cenderung lebih besar mengalir ke pasar saham dibandingkan obligasi pemerintah. Selain itu, pasar obligasi korporasi juga dinilai memiliki prospek lebih menarik, meskipun porsi investor asing di segmen ini masih relatif kecil.

Baca Juga

Penerbitan Surat Utang Korporasi Diproyeksi Tembus Rp 175,77 Triliun pada 2026

Suhindarto menambahkan bahwa status peringkat kredit Indonesia yang masih berada pada level investment grade tetap menjadi katalis penting bagi minat investor asing. Indonesia, bersama India, masih dipandang sebagai salah satu pasar utama di Asia yang berpotensi menjadi tujuan aliran dana global. Namun demikian, daya tarik tersebut sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. India saat ini dinilai lebih agresif melalui kebijakan pro-pertumbuhan, seperti pemangkasan pajak barang dan jasa, yang meningkatkan kepercayaan investor.

Meski demikian, Indonesia tetap memiliki daya tarik tersendiri, terutama dengan prospek penurunan suku bunga lanjutan oleh Bank Indonesia. Menurut Suhindarto, meskipun potensi capital gain dari obligasi tidak sebesar pada fase awal penurunan suku bunga, peluang tersebut masih terbuka seiring dengan transisi menuju suku bunga yang lebih rendah. “Biasanya pada masa transisi dari suku bunga tinggi ke rendah, sebelum mencapai terminal rate, ini merupakan momen yang baik bagi investor untuk masuk ke pasar surat utang,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pasar obligasi korporasi, Pefindo mencatat realisasi penerbitan sepanjang 2025 berpotensi mencapai Rp200 triliun. Namun, outlook 2026 diperkirakan berada di bawah angka tersebut. Salah satu faktor utama lonjakan penerbitan pada 2025 adalah kehadiran Patriot Bond dengan nilai sekitar Rp60 triliun, yang bersifat one-off dan memberikan kontribusi signifikan terhadap total penerbitan obligasi korporasi tahun ini.

Selain faktor Patriot Bond, tingginya penerbitan obligasi korporasi pada 2025 juga didorong oleh momentum transisi suku bunga. Di satu sisi, emiten memanfaatkan biaya dana yang lebih murah, sementara di sisi lain investor masih dapat mengunci kupon yang relatif tinggi. Namun, pada 2026 momentum tersebut diperkirakan mulai mereda seiring dengan penurunan suku bunga yang tidak lagi agresif seperti 2025, yang tercatat mencapai sekitar 125 basis poin hingga akhir November.

Pefindo memperkirakan suku bunga acuan Bank Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 4'%- 4,5%. Dengan suku bunga yang mendekati terminal rate, daya tarik penerbitan obligasi korporasi masih tetap ada, namun tidak sekuat pada fase transisi sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, pasar obligasi, baik pemerintah maupun korporasi, diperkirakan akan bergerak lebih stabil dengan yield yang cenderung menurun secara terbatas.